KPK Cegah Sekretaris MA ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ke luar negeri.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nursaleh mengatakan, Hasbi Hasan dicegah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pengajuan pencegahan dari pihak KPK atas nama Hasbi Hasan,“ kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: KPK Panggil Dito Mahendra di Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi

Saleh mengatakan, Hasbi akan dicegah ke luar negeri sejak 9 Mei hingga 9 November 2023 atau 6 bulan kedepan.

Meski telah disebut-sebut menjadi tersangka, KPK belum resmi mengumumkan status hukum Hasbi Hasan.

Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto muncul beberapa kali dalam persidangan kasus dugaan jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Salah satu terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera mengungkapkan, jalur lobi pengurusan perkara di MA tidak hanya dilakukan lewat bawah.

Baca juga: KPK Sebut Persidangan Ungkap Sekretaris MA Diduga Turut Serta dalam Rangkaian Besar Suap

Melalui Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, klien Yosep yang bernama Heryanto Tanaka melakukan lobi dengan pihak MA.

Dadan menjembatani Tanaka dengan Sekretaris MA.

“Lobinya adalah melalui Dadan. Itu langsung dari klien saya, Dadan, dan Pak Hasbi,” ujar Yosep saat mengikuti sidang, Rabu (22/2/2023).

Tidak hanya itu, Yosep menyebut bahwa Dadan mendatangi kantornya dan melakukan video call dengan Hasbi.

Baca juga: KPK Duga Aliran Dana Suap Hakim Agung Mengalir sampai Sekretaris MA

Sementara itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa Tanaka mentransfer uang Rp 11,2 miliar kepada Dadan terkait pengurusan perkara pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Transaksi itu dilakukan terkait perkara pidana Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman.

MA menyatakan, Budiman terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan akta. Ia kemudian divonis 5 tahun penjara.