"The Golkar Way" dan Perang Bintang 2024

APA masih relevan mendorong patron "The Golkar Way", pemikiran kritis Akbar Tandjung saat memasuki tahun transisi politik 1998?

Apakah memasuki periode tahun politik 2024, Golkar masih menggunakan basis pemikiran, bahwa partai politik adalah lembaga politik yang harus dikelola dengan mind set kepemimpinan politik, yang memiliki idealisme, visi, menghargai proses, change and continuity, dan orientasi jangka panjang. Atau cukup mengikut arus saja?

Politik zig-zagnya yang tanpa tedeng aling-aling seperti mengindikasikan pola perubahan mendasar dari politik lamanya. Golkar seperti kebingungan, padahal mengantongi 85 kursi di DPR (12,3 persen suara).

Dinamika tahun politik 2024 memang luar biasa, semakin keras saja tantangan dan kerja politiknya.

Problem Parpol

Masalah substansial yang dihadapi partai politik di Indonesia hingga saat ini, seperti argumentasi Dr Daniel Sparringa berpusar pada lima isu utama, yakni (1) organizational strength; (2) political party identity; (3) political party unity; (4) internal democracy; (5) electioneering capacity.

Kelima isu itu baik secara parsial maupun general, memiliki relasi dan interdependensi yang menentukan kinerja partai politik.

Inilah tantangan yang sedang dihadapi para parpol, termasuk Golkar. Bagaimana menemukan strategi dan formula untuk menghadapi dinamika politik dengan memahami substansi masalahnya.

Isu pertama, organizational strength, bagaimana soal kapasitas organisasional Partai Golkar, terutama kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber daya personalnya.

Sedangkan tantangan isu, political party identity, bagaimana pengembangan ideologi partai menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang.

Bagaimanapun pertarungannya juga akan masuk pada soal keberlanjutan pembangunan dan persolan krusial IKN yang masih diliput polemik.

Yang dirasakan makin krusial tentu saja, political party unity, bagaimana memelihara integrasi dan kohesi anggota dan pengurus partai agar tidak terjadi perang di internal partai. Karena situsi ini paling mungkin terjadi.

Salah satunya ketika keputusan partai mendorong calon internal sebagai capres, namun dalam tarik ulur politik, bukan tidak mungkin pilihan capres berubah menjadi cawapres.

Terutama jika sudah berbicara calon-calon matang dan kuat elektabilitasnya. Dan kondisi inilah yang sedang terjadi saat ini.

Apakah internal demokrasi berjalan mudah ketika harus menegasikan demokrasi internal dalam pengambilan keputusan penting?

Dan apakah problem electioneering capacity, terkait kemampuan memenangkan pemilu, soal isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen, masih relevan dibicarakan atau lebih memprioritaskan soal koalisi?