Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Masyarakat Waspada dengan Organisasi yang Mengaku "Redaksi KPK Tipikor"

Kompas.com - 08/05/2023, 15:16 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mewaspadai penipuan yang menggunakan nama lembaga antirasuah.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku menerima kabar mengenai pihak yang menyebut diri mereka sebagai Redaksi KPK Tipikor.

“Kami memastikan organisasi tersebut tidak ada afiliasinya ataupun kerja sama dengan KPK,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Ali mengungkapkan, redaksi tersebut menggunakan logo dan identitas visual yang mirip KPK.

Baca juga: Dewas KPK Mulai Klarifikasi Dugaan Kebocoran Informasi Penyelidikan Korupsi di Kementerian ESDM

Gambar tersebut tersemat dalam poster yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan pendek.

“Saat ini mereka mengumumkan sedang membuka pendaftaran untuk beberapa posisi jabatan pada organisasi tersebut,” ujar Ali.

Oleh karenanya, Ali meminta masyarakat mawas jika organisasi itu mengaku sebagai pihak yang bekerja sama dengan KPK menggunakan modus penipuan, pungutan liar, maupun pemerasan.

Menurut Ali, menjelang tahun politik, hoaks dan disinformasi yang mengatasnamakan KPK maupun nama pimpinan dan pejabat lembaga antirasuah berpotensi merebak di masyarakat.

Baca juga: KPK Akan Klarifikasi Kekayaan Kadinkes Lampung Hari Ini

“Masyarakat dapat melaporkan modus-modus kriminalitas berkedok KPK ini kepada aparat penegak hukum setempat atau mengkonfirmasi secara langsung melalui kontak center KPK 198,” kata Ali.

Dalam pamflet digital yang tersebar di aplikasi pesan pendek, tampak pihak yang mengaku sebagai Redaksi KPK Tipikor membuka pendaftaran kaperwil, kabiro, dan wartawan.

Masyarakat disebut bisa menghubungi email dppkpktipikor@gmail.com atau Whatsapp 085264384813.

Tidak hanya itu, bahkan mereka menyebarkan link undangan untuk bergabung ke grup organisasi tersebut.

Baca juga: Selain Kadinkes Lampung, KPK Juga Klarifikasi LHKPN Bupati Bolmut, Sulawesi Utara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com