Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membangun Sistem Pertahanan Udara IKN, Mewaspadai Persaingan Geopolitik, Mengantisipasi Ancaman

Kompas.com - 06/05/2023, 18:23 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "In the air, the defensive has no value at all. He who is unprepared is lost (Di udara, pertahanan menjadi tidak berarti sama sekali. Siapa pun yang tidak siap akan kalah)," tulis Jenderal Giulio Douhet, seorang ahli strategi kekuatan udara Italia, dalam bukunya berjudul "The Command of the Air".

Giulio menyoroti pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Di dalam buku tersebut, ia juga mengatakan bahwa peperangan di masa depan akan dipenuhi dengan teknologi udara. Siapa yang tidak siap, dia akan kalah.

Sebagai negara kepulauan yang luas, wilayah udara Indonesia sekitar 81 persen dari total wilayah udara ASEAN, merujuk data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Lima Hari Jalankan Misi, Pesawat Boeing 737 TNI AU Evakuasi 344 WNI dan 15 WNA dari Sudan

Bila dibentangkan, jarak antara Banda Aceh hingga Jayapura mencapai 5.121 kilometer, hampir sama dengan jarak bentang dari barat ke timur benua Eropa (5.300 kilometer). Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menyebut untuk menempuh penerbangan langsung dari Aceh ke Jayapura, diperlukan waktu tak kurang dari 9 jam 15 menit.

Sejauh ini, ada 14 pangkalan udara (lanud) TNI Angkatan Udara Tipe A yang bertugas mendukung pertahanan serta menjaga kedaulatan udara. 

Di dalamnya terdapat skadron udara yang menjadi "kandang" bagi pesawat-pesawat tempur, perlengkapan serta awak TNI AU untuk mendukung gelar pengamanan, pertahanan serta operasi taktis udara. Di samping juga melaksanakan pengawalan bagi VIP dan VVIP.

Baca juga: Akhir Damai Arogansi TNI AU yang Tendang Motor Emak-emak di Bekasi, Sri Dewi Maafkan Praka ANG

Pekerjaan skadron udara dalam menjaga kedaulatan negara pun dalam waktu dekat akan bertambah seiring dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alhasil, pemerintah berencana membangun satu lanud baru tipe A untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengungkapkan, pembangunan lanud baru ini akan turut menggeser dua skadron, yakni Skadron 17 dan Skadron 45, yang bertugas mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, juga akan dibentuk pemandu sektor udara IKN. Organisasi yang kini telah terbentuk itu akan digeser sepaket dengan akan digeser dengan alat utama sistem persenjataan TNI AU yang baru.

crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)KOMPAS.COM/AGIE PERMADI crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)

“Nantinya akan kita relokasi ke sana dengan alutsista baru, tentunya yang bisa menjamin keamanan wilayah udara khusus di daerah IKN,” ucap KSAU awal April 2022 lalu.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya M Tony Hardjono mengungkapkan, salah satu alutsista TNI AU yang akan dibangun di lanud baru itu adalah sistem radar.

"Yang pasti di sana, Koopsudnas membangun radar, ada landasan juga," ujar Tony di Mako Koopsudnas.

Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN.

Baca juga: Arogansi Oknum TNI AU Praka ANG yang Berujung Permintaan Maaf Panglima TNI

KASAU periode 2002-2005 Chappy Hakim berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum bagi TNI untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proporsional.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com