Membangun Sistem Pertahanan Udara IKN, Mewaspadai Persaingan Geopolitik, Mengantisipasi Ancaman

JAKARTA, KOMPAS.com - "In the air, the defensive has no value at all. He who is unprepared is lost (Di udara, pertahanan menjadi tidak berarti sama sekali. Siapa pun yang tidak siap akan kalah)," tulis Jenderal Giulio Douhet, seorang ahli strategi kekuatan udara Italia, dalam bukunya berjudul "The Command of the Air".

Giulio menyoroti pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Di dalam buku tersebut, ia juga mengatakan bahwa peperangan di masa depan akan dipenuhi dengan teknologi udara. Siapa yang tidak siap, dia akan kalah.

Sebagai negara kepulauan yang luas, wilayah udara Indonesia sekitar 81 persen dari total wilayah udara ASEAN, merujuk data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Bila dibentangkan, jarak antara Banda Aceh hingga Jayapura mencapai 5.121 kilometer, hampir sama dengan jarak bentang dari barat ke timur benua Eropa (5.300 kilometer). Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menyebut untuk menempuh penerbangan langsung dari Aceh ke Jayapura, diperlukan waktu tak kurang dari 9 jam 15 menit.

Sejauh ini, ada 14 pangkalan udara (lanud) TNI Angkatan Udara Tipe A yang bertugas mendukung pertahanan serta menjaga kedaulatan udara. 

Di dalamnya terdapat skadron udara yang menjadi "kandang" bagi pesawat-pesawat tempur, perlengkapan serta awak TNI AU untuk mendukung gelar pengamanan, pertahanan serta operasi taktis udara. Di samping juga melaksanakan pengawalan bagi VIP dan VVIP.

Pekerjaan skadron udara dalam menjaga kedaulatan negara pun dalam waktu dekat akan bertambah seiring dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alhasil, pemerintah berencana membangun satu lanud baru tipe A untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengungkapkan, pembangunan lanud baru ini akan turut menggeser dua skadron, yakni Skadron 17 dan Skadron 45, yang bertugas mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, juga akan dibentuk pemandu sektor udara IKN. Organisasi yang kini telah terbentuk itu akan digeser sepaket dengan akan digeser dengan alat utama sistem persenjataan TNI AU yang baru.

“Nantinya akan kita relokasi ke sana dengan alutsista baru, tentunya yang bisa menjamin keamanan wilayah udara khusus di daerah IKN,” ucap KSAU awal April 2022 lalu.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya M Tony Hardjono mengungkapkan, salah satu alutsista TNI AU yang akan dibangun di lanud baru itu adalah sistem radar.

"Yang pasti di sana, Koopsudnas membangun radar, ada landasan juga," ujar Tony di Mako Koopsudnas.

Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN.

KASAU periode 2002-2005 Chappy Hakim berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum bagi TNI untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proporsional.

Hal itu sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Sejauh ini national air defence system atau sistem pertahanan udara nasional di Indonesia masih belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Belum dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan erat dengan keamanan nasional," tulis Chappy di dalam kolomnya yang dimuat di Kompas.com, 13 November 2022.

Mengantisipasi ancaman

Sesuai rencana, pemerintah mengalokasikan 300 hektare lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN untuk TNI.

Namun, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, TNI akan membangun markas baru di kawasan IKN di atas lahan seluar 4.500 hektare.

Markas baru ini akan terintegrasi dengan tiga matra, di mana kebutuhan kawasan untuk masing-masing satuan mencapai 800 hektare untuk TNI AD, 1.000 hektare untuk TNI AL, dan 2.700 hektare untuk TNI AU.

Adapun di dalam rencana besar Mabes TNI, lanud baru yang akan dibangun di kawasan IKN itu akan dilengkapi dengan prasarana Wing Udara, Batalyon Komando (Yonko) Pasukan Khas (Paskhas), Satuan Rudal (Satrudal) Pam Ibu Kota, Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud), hingga Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU).

Bahkan, dalam peta pada 2025-2029, TNI AU juga akan membangun sarpras satuan baru seperti Skadron Udara Tempur, Skadron Udara Angkut, Skadron Udara Helikopter, Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Resimen Hanud, dan Satuan Radar.

Tak kurang dari 1.147 personel akan ditempatkan di satuan-satuan tersebut.

Untuk lokasi, lanud itu akan berjarak sekitar 25-30 kilometer dari Istana Negara dan berjarak sekitar 10 kilometer dari Mabes TNI.

Namun, selain desain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI juga mewanti-wanti terkait ancaman udara menuju IKN.

Ancaman itu terbagi menjadi tiga: Five Power Defence Arrangements (FPDA) atau aliansi militer Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura, serta AUKUS atau aliansi militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat; negara tertentu; dan terakhir non-state actor.

Ancaman-ancaman itu berupa jatuhnya misil atau bom, pengintaian oleh pesawat nirawak (UCAV), ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Exlposive (CBRNE), hingga kejahatan berkadar tinggi.

Terlebih, IKN sebagai center of gravity, juga berdekatan dengan Flight Information Region (FIR) negara tetangga seperti Singapura FIR, Kinabalu FIR, dan Manila FIR.

Data dari Kementerian PPN/Bappenas juga menyebutkan bahwa IKN masih dalam radius intercontinental ballistic missile (ICBM) dan Rudal Hypersonic negara tertentu.

"Terkait IKN dan ancaman yang berasal dari luar, memang ada tantangan tersendiri karena lokasi IKN jika dibanding dengan Jakarta, lebih dekat dengan titik-titik persaingan geopolitik yang di masa depan bisa berubah menjadi konflik bersenjata," kata analis militer dari Semar Sentinel, Fauzan Malutfi kepada Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).

Titik-titik persaingan geopolitik itu antara lain Laut China Selatan, Selat Taiwan, Laut China Timur, dan Semenanjung Korea.

Fauzan menyebutkan, salah satu konsekuensinya membangun IKN di Kaltim adalah dengan meningkatkan kemampuan TNI untuk mendeteksi, mencegah, dan menghancurkan ancaman di luar wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Itu semua, kata Lutfi, sebenarnya sudah disebut dalam doktrin TNI dan konsep atau prinsip defensif aktif, pertahanan berlapis, dan anti-access/area denial (A2/AD).

Fauzan menyarankan agar satuan dan alat utama sistem persenjataan (alutsita) tiga matra dapat terintegrasi, saling mendukung dan melengkapi.

"Harus terintegrasi dengan baik, karena ketiga matra juga memiliki satuan dan kemampuan pertahanannya masing-masing," ujar Fauzan.

Lemhannas tawarkan konsep

Melihat kompleksnya sistem pertahanan yang dibutuhkan untuk menjaga wilayah IKN secara khusus, dan wilayah ketahanan udara secara umum, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menawarkan konsep gelar udara atau pengerahan kekuatan udara untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan dan pertahanan itu.

Menurut Andi, sifat dari gelar pertahanan udara mengandalkan air centric warfare atau peperangan udara terpusat sebagai strategi pertahanan IKN.

"Strategi itu sudah kami tawarkan ke pemerintah," kata Andi saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, 21 Desember 2022.

Andi mengatakan, strategi pertahanan udara yang bersifat air centric dibutuhkan buat menjaga IKN.

Sebab, menurut prediksi Lemhannas, peperangan akan cenderung berupa pertempuran udara dengan dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan hibrida.

Andi juga menyebut potensi ancaman pertahanan lainnya di IKN berkaitan dengan perang siber. Hal itu mengacu pada perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini, sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu.

"Menyimak apa yang terjadi terutama di Rusia dan Ukraina, kita melihat adanya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan, yang dipergunakan dalam perang yang terjadi di Ukraina, yang paling menonjol memang sifatnya air centric, terutama drone dan rudal yang sudah masuk ke era hipersonik," ujar Andi.

Oleh karena itu, Andi berharap Indonesia bisa segera melakukan adopsi teknologi-teknologi pertahanan udara terbaru dan siber paling mutakhir untuk diterapkan di IKN.