Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membangun Sistem Pertahanan Udara IKN, Mewaspadai Persaingan Geopolitik, Mengantisipasi Ancaman

Kompas.com - 06/05/2023, 18:23 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "In the air, the defensive has no value at all. He who is unprepared is lost (Di udara, pertahanan menjadi tidak berarti sama sekali. Siapa pun yang tidak siap akan kalah)," tulis Jenderal Giulio Douhet, seorang ahli strategi kekuatan udara Italia, dalam bukunya berjudul "The Command of the Air".

Giulio menyoroti pentingnya pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Di dalam buku tersebut, ia juga mengatakan bahwa peperangan di masa depan akan dipenuhi dengan teknologi udara. Siapa yang tidak siap, dia akan kalah.

Sebagai negara kepulauan yang luas, wilayah udara Indonesia sekitar 81 persen dari total wilayah udara ASEAN, merujuk data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Lima Hari Jalankan Misi, Pesawat Boeing 737 TNI AU Evakuasi 344 WNI dan 15 WNA dari Sudan

Bila dibentangkan, jarak antara Banda Aceh hingga Jayapura mencapai 5.121 kilometer, hampir sama dengan jarak bentang dari barat ke timur benua Eropa (5.300 kilometer). Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah menyebut untuk menempuh penerbangan langsung dari Aceh ke Jayapura, diperlukan waktu tak kurang dari 9 jam 15 menit.

Sejauh ini, ada 14 pangkalan udara (lanud) TNI Angkatan Udara Tipe A yang bertugas mendukung pertahanan serta menjaga kedaulatan udara. 

Di dalamnya terdapat skadron udara yang menjadi "kandang" bagi pesawat-pesawat tempur, perlengkapan serta awak TNI AU untuk mendukung gelar pengamanan, pertahanan serta operasi taktis udara. Di samping juga melaksanakan pengawalan bagi VIP dan VVIP.

Baca juga: Akhir Damai Arogansi TNI AU yang Tendang Motor Emak-emak di Bekasi, Sri Dewi Maafkan Praka ANG

Pekerjaan skadron udara dalam menjaga kedaulatan negara pun dalam waktu dekat akan bertambah seiring dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Alhasil, pemerintah berencana membangun satu lanud baru tipe A untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengungkapkan, pembangunan lanud baru ini akan turut menggeser dua skadron, yakni Skadron 17 dan Skadron 45, yang bertugas mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, juga akan dibentuk pemandu sektor udara IKN. Organisasi yang kini telah terbentuk itu akan digeser sepaket dengan akan digeser dengan alat utama sistem persenjataan TNI AU yang baru.

crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)KOMPAS.COM/AGIE PERMADI crew pesawat menunggu kesiapan penerjun sebelum memasuki pesawat. Sebanyak 50 penerjun melakukan atraksi terjun payung di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indoensia (TNI) Angkatan Udara (AU)

“Nantinya akan kita relokasi ke sana dengan alutsista baru, tentunya yang bisa menjamin keamanan wilayah udara khusus di daerah IKN,” ucap KSAU awal April 2022 lalu.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya M Tony Hardjono mengungkapkan, salah satu alutsista TNI AU yang akan dibangun di lanud baru itu adalah sistem radar.

"Yang pasti di sana, Koopsudnas membangun radar, ada landasan juga," ujar Tony di Mako Koopsudnas.

Adapun radar itu difungsikan untuk memantau pergerakan pesawat yang melintas di langit IKN.

Baca juga: Arogansi Oknum TNI AU Praka ANG yang Berujung Permintaan Maaf Panglima TNI

KASAU periode 2002-2005 Chappy Hakim berharap, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi momentum bagi TNI untuk membangun sistem pertahanan yang lebih proporsional.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com