Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eki Baihaki
Dosen

Doktor Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad); Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas). Ketua Citarum Institute; Pengurus ICMI Orwil Jawa Barat, Perhumas Bandung, ISKI Jabar, dan Aspikom Jabar.

Idul Fitri Momentum Merawat Toleransi Beragama

Kompas.com - 23/04/2023, 06:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ADANYA penolakan shalat Idul Fitri di fasilitas publik yang dimiliki Pemkot Sukabumi dan Pemkot Pekalongan untuk shalat Idul Fitri pada Jumat, 21 April 2023, mengundang beragam komentar hingga polemik.

Perbedaan penetapan tanggal hari raya masih menjadi persoalan, meski intensitasnya mulai mengecil dibandingkan era sebelumnya.

Maka di sinilah pentingnya literasi beragama, utamanya toleransi internal umat beragama dan toleransi antarumat beragama. Idealnya setiap insan beragama mampu merayakan perbedaan dengan indah dalam bingkai kemanusiaan dan kebangsaan.

Meski ada perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, sejatinya hari raya harus tetap menjadi momen yang penuh dengan keceriaan, kebersamaan, dan keikhlasan dalam beribadah.

Dan tentu saja, sebagai seorang Muslim harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan ibadah.

Termasuk peran signifikan dari pemerintah, sebagaimana yang diharapkan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum Muhamadiyah, “Negara harus hadir menjadi pihak yang adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan waktu Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2023 di Indonesia.”

Masyarakat harus memaknai perbedaan sebagai keberkahan, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, al ikhtilaafu ummati rahmah yang berarti perbedaan di antara umatku adalah rahmat.

Perbedaan harus dimaknai sebagai keindahan yang harus dipupuk dan tidak dijadikan sebagai alat politis yang berpotensi menumbuhsuburkan konflik dan perpecahan bangsa.

Momentum Idul Fitri 1444 H adalah momentum kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya, yakni fitrah manusia yang mencintai kebenaran, kebaikan, keindahan dan kedamaian.

Dengan dilandasi semangat spiritual dan kebangsaan diharapkan mampu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk meredam perpecahan bangsa.

Toleransi antarumat beragama

Beribadah bagi umat beragama merupakan hak asasi paling dalam yang harus dipahami oleh setiap manusia, termasuk umat Islam.

Tulisan imam besar Masjid Istiqlah, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar merujuk pesan Nabi Muhammad SAW, yang sejak awal selalu memberikan perhatian terhadap hak beribadah kepada umat non-Muslim.

Nabi Muhammad SAW juga memberi kesempatan kepada umat non-Muslim beribadah atau Nabi tidak pernah terdengar mencekal seseorang melakukan ibadah, asal yang dilakukan itu betul-betul ibadah sesuai dengan tuntunan ibadah dalam agamanya.

Bahkan Nabi Muhammad, senantiasa mengingatkan umatnya jika melakukan peperangan dengan suatu kaum agar tidak merusak atau menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka.

Larangan seperti ini terus dipertahankan para Khulafa al-Rasyidin yang melanjutkan kepemimpinan Nabi setelah wafat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com