Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Ganjar dengan Sandi Cocok

Kompas.com - 23/04/2023, 03:13 WIB
Tatang Guritno,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menilai, Sandiaga Uno cocok untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

“Menurut saya sih cocok, karena waktu itu Pak Presiden juga sudah mengatakan cocok. Jadi, Ganjar dengan Pak Sandi cocok,” ujar Mardiono, setelah bertemu empat mata dengan Sandiaga, di kediamannya di Permata Hijau, Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

Namun, ia mengaku belum bisa menentukan posisi yang cocok untuk Sandiaga jika akhirnya memilih untuk bergabung dengan PPP.

Baca juga: Namanya Disebut Jokowi Cocok Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga Uno: Saya Bukan Pada Kapasitasnya

Mardiono perlu membuka ruang diskusi dengan jajaran elit PPP sebelum memberikan keputusan.

“Ya nanti akan kita bicarakan ya, sesuai dengan mekanisme partai,” sebut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga enggan memberikan komentar atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuturkan bahwa dirinya merupakan salah satu figur yang cocok untuk menjadi pendamping Ganjar.

Bagi dia, capres dan cawapres hanya bisa diusung oleh partai politik (parpol). Maka hanya pimpinan parpol yang bisa menjawab isu tersebut.

“Yang pada kapasitasnya, yang bisa menentukan ini Pak Mardiono dan pimpinan partai politik,” ucap dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Telah Menyampaikan ke Prabowo soal Pertemuan Empat Mata dengan Mardiono

Diketahui, Sandiaga tengah mempertimbangkan keputusan untuk hengkang dari Gerindra.

Ia disebut bakal bergabung ke PPP untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

Sandiaga mengaku bakal memberikan keputusan setelah perayaan Lebaran 2023.

Sementara itu, Ganjar telah ditunjuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai capres.

Keputusan dibacakan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com