Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngaku Di-"bully" soal Isu Aliran Dana Rp 349 T, Johan Budi: Saya Disebut Kirim "Gift" ke JKT48

Kompas.com - 11/04/2023, 21:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengaku kena perundungan atau bully di media sosial terkait pembahasan isu aliran dana janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini disampaikan Johan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat Komisi III hari ini.

"Ketika kita ramai isu 300 triliun, kemudian naik menjadi 349 triliun, yang kemudian direduksi seolah-olah ada persoalan antara komisi dan Pak Mahfud MD, saya juga kena dampaknya," kata Johan dalam rapat di Komisi III, Selasa (11/4/2023).

"Saya juga di-bully juga, Pak Mahfud di media sosial. Saya di-bully juga Pak. Bahkan diisukan mengirim gift ke JKT48 coba. JKT48 saya saja enggak tahu itu," ujar dia.

Baca juga: Sebut Tak Ada Beda Data Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Mahfud: Sumbernya Sama dari PPATK

Johan mengaku tak mempersoalkan bully itu.

Namun, dari kasus ini, dia menilai bahwa publik menaruh perhatian besar pada janggalnya aliran dana fantastis yang dikhawatirkan merugikan negara.

"Jadi ramai sekali yang kemudian persepsi publik bahwa di persepsi publik, dipikirkan publik, itu mau tidak mau ada sesuatu di antara 349 triliun itu yang digarong atau dikorup, atau dimaling oleh pegawai di kementerian keuangan," ujar dia.

Menurut Johan, mau tidak mau pasti ada persepsi dari publik seperti itu.

Hanya saja, ia berharap kasus ini perlahan dapat terungkap dan menjadi terang di mata publik.

Apalagi, rapat kerja hari ini di Komisi III turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjelaskan detail terkait aliran dana tersebut.

"Jadi begitu hari ini kita ketemu dengan Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD juga ternyata akumulasi data 2009 sampai 2023 yang disebut sebagai transaksi mencurigakan itu, itu sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian itu sudah diselesaikan oleh kementerian keuangan," ujar Johan.

Baca juga: Komisi III DPR Mengaku Belum Dapat Data Transaksi Janggal Rp 349 Triliun dari Mahfud MD

Sebelumnya, beredar meme di Twitter yang menggambarkan bahwa seseorang mengutip nama Johan Budi dan Bambang Pacul sebagai pengirim gift card ke personel JKT 48.

Meme itu diunggah di sebuah akun Twitter dan sudah disukai oleh ribuan warganet sejak satu pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com