Dukung Polri Tingkatkan Pelayanan, Anggota Komisi III Cucun Ahmad Dorong Pemekaran Polsek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sejumlah kepolisian sektor (polsek) di Tanah Air yang didapati masih melayani lebih dari satu kecamatan.

Cucu menilai hal tersebut tak ideal bagi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melayani masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyuarakan aspirasinya mendorong Polri melakukan pemekaran polsek di sejumlah wilayah.

"Masih ada polsek yang membawahi dua hingga tiga kecamatan sekaligus. Ini kan tidak optimal kerjanya (Polri). Oleh karena itu, saya terus mendorong pembentukan polsek baru di beberapa wilayah di Tanah Air," ujar Cucun kepada Kompas.com saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: PKB Perkirakan Pengumuman Capres-Cawapres Koalisi Mei 2023

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menceritakan salah satu polsek di Kabupaten Bandung yang saat ini masih membawahi dua kecamatan sekaligus adalah Polsek Ciwidey.

Untuk diketahui, Polsek Ciwidey melayani Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali. Adapun Rancabali merupakan kecamatan strategis lantaran berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut dan Cianjur sehingga ramai dilintasi para pelaju ataupun wisatawan.

"Sebagai kawasan wisata, Rancabali merupakan salah satu jalur ramai. Namun, polseknya masih bergabung dengan Polsek Ciwidey. Oleh karena itu, saya mendorong agar tahun ini sudah ada polsek baru, yakni Polsek Rancabali agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal," tuturnya.

Pemekaran Polsek dan keamanan di garis depan

Tak hanya terjadi di Ciwidey, sejumlah polsek di kawasan lain juga pernah dalam kondisi serupa. Sebut saja Polsek Pancoran Mas di Depok, Jabar, yang melayani Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung. Kemudian, ada pula Polsek Sukmajaya bertanggung jawab atas keamanan di Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong.

Baca juga: Cak Imin: Kita Akan Cetak Sejarah Ke-4 Kalinya, Siapa Pun yang Gandengan dengan PKB Yakin Menang

Cucun menilai, pemekaran jumlah polsek di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jabar, cukup mendesak. Meski begitu, pihaknya mengaku upaya tersebut tidaklah mudah karena butuh persiapan panjang serta banyak syarat yang harus dipenuhi.

Ia melanjutkan, keputusan pembentukan polsek tidak hanya membutuhkan persetujuan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), tetapi juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyangkut personel.

"Selain itu, keputusan tersebut juga melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena menyangkut penggajian dan honor, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) karena harus ada Surat Keputusan (SK) menyangkut jabatan baru nama kapolseknya," jelas Cucun.

Tidak hanya itu, imbuh Cucun, kebutuhan dasar sarana dan prasarana kantor polsek juga perlu dipersiapkan sehingga anggarannya pun perlu dialokasikan secara khusus. Selain itu, ada pula persyaratan mengenai tanah untuk pembangunan polsek.

Baca juga: Yakin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Menang, DPP PKB: Kuncinya Cak Imin

"Polri tidak bisa menerima hibah (termasuk tanah) karena struktur Polri langsung ke pemerintah di mana anggaran (pembentukan polsek) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Baru-baru ini, Komisi III DPR RI siap menaikkan anggaran Polri untuk 2024 menyusul kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri dalam hasil survei Indikator Politik pada Minggu (26/3/2023).

Apresiasi terhadap Korps Bhayangkara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik.

Menurut politisi PKB itu, peningkatan anggaran tersebut harus berpijak dan disesuaikan dengan skala prioritas, sebagaimana fungsi dan peran Polri. Utamanya, sebagai garda depan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Kalahkan Ganjar dan Anies di Survei LSI, Cak Imin: Tanda Juara Pemilu 2024

Selain upaya pemekaran polsek, anggaran diprioritaskan untuk sejumlah hal krusial di tubuh Polri, mulai dari pemutakhiran teknologi untuk intelijen, sarana dan prasarana, hingga operasional di kawasan perbatasan dan konflik, seperti Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Provinsi Papua, misalnya, harus bekerja 24 jam, termasuk bertemu dengan kepala-kepala suku.

“Hal itu sangat high cost di sana. Cara pandang ini yang perlu dikedepankan dalam penggunaan anggaran Polri untuk mendukung personil di lapangan menjaga situasi tetap kondusif,” kata Cucun.