Komisi III DPR Mengaku Belum Dapat Data Transaksi Janggal Rp 349 Triliun dari Mahfud MD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa pihaknya belum menerima data transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia lantas meminta data tersebut pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Menindaklanjuti rapat sebelumnya, Pak Ketua Komite kami ada beberapa kali meminta data yang Pak Menko sampaikan untuk diberikan pada kami. Belum dikasih Pak,” ujar Sahroni di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Mahfud Hadiri Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Jilid II di DPR, Ditemani Sri Mulyani dan Kabareskrim

Ia mengaku mendapatkan banyak desakan dari para pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terkait data tersebut. Sebab, data soal transaksi janggal itu tak kunjung direrima oleh anggota dewan.

“Jadi pimpinan dan teman-teman anggota bertanya pada kami karena kami belum mendapatkan data dukung dari Pak Menko sendiri,” tutur dia.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud langsung menyatakan akan memerintahkan stafnya untuk memberikan data tersebut kepada Komisi III DPR.

“Nanti ya Pak, saya suruh antar ke depan data yang diminta tadi, karena itu tertutup jadi (data) itu disegel,” jawab Mahfud.

Diketahui, siang ini Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja yang dihadiri Mahfud, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Tujuannya, untuk mencari tahu kebenaran dari transaksi janggal Rp 349 triliun yang disampaikan Mahfud.

Pasalnya, sempat ada perbedaan data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani soal nilai transaksi janggal itu.