Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Sebut Ada Potensi Perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023

Kompas.com - 11/04/2023, 18:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyebut ada kemungkinan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Syawal 1444 H atau  2023 M. Artinya, ada kemungkinan terjadinya perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menjelaskan, kegiatan rukyatul hilal (pengamatan hilal) dilaksanakan pada 20 April 2023 atau bertepatan dengan 29 Ramadhan 1444 H.

Berdasarkan perhitungan ilmu astronomi, posisi hilal pada hari itu berada di ketinggian antara 1 sampai dengan 2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat.

Baca juga: Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Posisi tersebut masih jauh di bawah kriteria baru visibilitas (imkan) rukyah menurut Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yaitu ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

"Berdasarkan posisi hilal tersebut akan dimungkinkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal Syawal 1444 H karena pada hari itu hilal kemungkinan besar belum dapat dilihat," kata Adib saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/4/2023).

Meski demikian, Adib menyampaikan penentuan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan dalam sidang isbat.

Baca juga: Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat 20 April, Tentukan Hari Raya Idul Fitri 1444 H

Adapun dalam pelaksanaan sidang isbat (penentuan) awal Syawal 1444 H, Kementerian Agama (Kemenag) akan bekerja sama dengan segenap ormas islam dan lembaga terkait. Pemantauan hilal dilakukan di 123 lokasi di seluruh wilayah NKRI.

"Kendati demikian tetap menunggu hasil rukyatul hilal dan keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama bersama para pimpinan ormas Islam dan lembaga terkait," ucap Adib.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat tetap saling menghargai bila terjadi perbedaan penentuan awal Syawal 1444 H.

"Untuk menyikapi adanya perbedaan tersebut, umat Islam agar tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Karena perbedaan dalam persoalan firu'iyah adalah rahmah," jelas Adib.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) bakal menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 20 April 2023.

Baca juga: Dimulai, Pemantauan Hilal di Kantor Kanwil Kemenag DKI Digelar Selama 35 Menit

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, dalam kalender hijriyah, tanggal 20 April 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1444 H.

"(Sidang) isbat (penetapan 1 Syawal 1444 H) itu tanggal 20 April hari Kamis tanggal 29 Ramadhan," kata Kamaruddin saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Nantinya dalam sidang isbat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) islam untuk menentukan 1 Syawal.

Lebih lanjut ia meminta masyarakat menghargai bila ada beberapa pihak yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 H berbeda.

Baca juga: BAZNAS Targetkan Penerimaan Zakat Rp 301 Miliar di Bulan Ramadhan, Sudah Capai 84 Persen

"Jadi kita masih menunggu hasil sidang isbat. Kita tahu di Indonesia ini kan, ya itu lah Indonesia itu demokratis banget. Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada (beberapa pihak) Lebaran besoknya lagi atau belum mengikuti pemerintah, enggak ada masalah," tutur dia.

Adapun diberitakan sebelumnya, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah atau awal dimulainya ibadah puasa Ramadhan jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023, dan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Keputusan itu dinyatakan sesuai dengan hisab awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com