Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Berharap Muhammadiyah Ikut Sosialisasikan Tahapan Pemilu

Kompas.com - 05/04/2023, 21:18 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap agar Organisasi Masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah bisa ikut mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

"Komunikasi dan silaturahmi dan permohonan kerjasama Bawaslu dan Muhammadiyah untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan juga membantu penyelenggaraan pemilu di Indonesia," ujar Bagja.

"Kami harapkan Muhammadiyah bisa mensosialisasikan tentang tahapan pemilu yang sedang berjalan, khususnya kepada warga muhammadiyah baik di kota dan desa dan sarana pendidikan Muhammadiyah," katanya lagi.

Baca juga: KPU Minta Bawaslu Berikan Data Rinci 6,4 Juta Pemilih Bermasalah Saat Coklit

Menurut Bagja, Muhammadiyah bisa sangat membantu Bawaslu untuk suksesi pesta demokrasi 2024 mendatang.

Selain itu, Bagja mengatakan, masukan yang diungkapkan Haedar Nashir kepada Bawaslu salah satunya adalah politik keadaban dan etika dalam Pemilu nanti.

"Mengenai keadaban, etik, dan juga pola pencegahan dan pak Haedar meminta bawaslu bertindak secara tegas dalam fungsi penindakannya agar telihat kewenangan Bawaslu itu dirasakan oleh masyarakat dan juga keadilan pemilu bisa ditegakkan," ujar Bagja.

Bagja juga menyebut, Haedar meminta Bawaslu agar memperhatikan etika dan moral dalam penegakan hukum Pemilu.

Baca juga: Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Hal tersebut dinilai penting, agar penyelenggaraan Pemilu bisa berkualitas dan memberikan manfaat untuk Indonesia ke depan.

"Dan juga Bawaslu harus mengawasi seluruh aspek dalam kehidupan, misalnya penggunaan fasilitas pemerintah, kemudian penggunaan sarana pendidikan pada kampanye yang tidak pada tempatnya," kata Bagja.

Setelah bertemu Ketum PP Muhammadiyah, Bagja menyebut Bawaslu telah bertemu pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan hal yang sama.

"Mungkin (selanjutnya) ke PGI (Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia), dan teman-teman yang ada di lintas iman. Dan besok kami ke Mabes TNI untuk memastikan netralitas TNI dan Polri dalam pemilu tahun ini," ujar Bagja.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Kader PDI-P Bagi-bagi Amplop di Masjid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com