Dukung Jokowi, Anggota Komisi I Sebut Impor Harus Jadi Pilihan Terakhir Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengutamakan produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan senjata.

Menurutnya, industri dalam negeri sudah cukup mumpuni untuk memenuhi logistik persenjataan.

“Peluru juga kita mampu memproduksi. Tinggal kuantitas ditingkatkan sesuai kebutuhan,” ujar Nurul pada Kompas.com, Kamis (16/3/2023).

Ia menyarankan agar Kemenhan memilah kebutuhan persenjataan sehingga mengetahui urgensi untuk melakukan impor.

Baca juga: Disinggung Jokowi Masih Impor Seragam-Senjata, Polri: 80 Persen Sudah Pakai Dalam Negeri

Namun, dalam pandangan Nurul, mekanisme impor merupakan pilihan terakhir karena sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pengadaan senjata bisa ditempuh juga dengan melakukan alih teknologi.

Sehingga, lanjut Nurul, produksi persenjataan bisa dilakukan di dalam negeri, meskipun beberapa teknologinya masih mengambil dari negara lain.

“Dengan menekankan adanya alih teknologi, dan penggunaan material yang ada di dalam negeri,” katanya.

Baca juga: Jauh Sebelum Jokowi Keluhkan Senjata Impor, Pabrikan Dalam Negeri Sudah Sambat Sulitnya Berbisnis Alutsista

Menurut Nurul, mekanisme alih teknologi memberikan lebih banyak manfaat untuk negara ketimbang sekedar melakukan impor.

“Jadi pembelajaran bagi pabrik-pabrik alat pertahanan,” imbuh dia.

Diketahui Presiden Joko Widodo sempat menegur Kemenhan karena masih melakukan impor seragam, dan senjata.

Ia ingin semua jajaran pemerintah fokus menggunakan anggaran untuk belanja dari dalam negeri.

"Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," kata Jokowi, dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).