Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ASN Hidup Foya-foya, Emak-emak Cuci Baju di Depan Gedung KPK

Kompas.com - 16/03/2023, 13:23 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengkritik gaya hidup foya-foya aparatur sipil negara (ASN) dengan mencuci baju di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Kompas.com, sejumlah emak-emak itu mencuci pakaian di dalam ember bekas cat yang ditempeli kertas bertuliskan ‘mafia pajak’, ‘mafia bea cukai’, ‘mafia tanah’, hingga ‘mafia ilegal logging’ dengan gambar tikus.

Tangan mereka tampak berbusa mengucek pakaian di depan Gedung Merah Putih KPK.

“ASN bergaya hidup berfoya-foya dari meningkatkan pembangunan dan hasil pajak rakyat,” kata Sekretaris Nasional (Seknas) SPRI Dika Moehammad dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Kasus Rafael Alun, Kemenkeu Diminta Perkuat Pengawasan Internal

Menurut Dika, masyarakat mengetahui bahwa pajak merupakan pondasi pendapatan negara. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa setiap tahun.

Masyarakat, kata dia, harus menyisihkan pendapatannya yang tidak seberapa untuk membayar pajak penghasilan.

“Ini merupakan ironi di negara kita ketika sebagian besar rakyat masih hidup kekurangan, sebagian kecil yang lain mempertontonkan kemewahan,” ujar Dika.

Dika dan koleganya menduga, gaya hidup mewah ASN itu merupakan bentuk illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

Ia memandang, perlu ada tindakan hukum untuk membongkar kejahatan dalam pengelolaan pajak dan cukai di Indonesia.

“Kami menduga, gaya hidup mewah dan ASN tersebut sebagai bagian dari illicit enrichment,” tuturnya.

Baca juga: Kemenkeu Kantongi 134 Nama Pegawai Pajak Punya Saham Atas Nama Istri

Dika menilai, keadaan ini semakin mempertegas bahwa revolusi di sistem birokrasi ASN harus dilakukan, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan.

Pihaknya memandang, upaya sistematis dan terukur harus dilakukan untuk menyingkirkan penjahat.

“Para bandit pajak dan cukai yang menggarong uang rakyat harus ditindak secara tegas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dika meminta Kemenkeu harus dibenahi secara struktural mulai dari hulu hingga hilir.

Bersih-bersih di situ tidak cukup hanya dilakukan terhadap dua orang yang belakangan menjadi sorotan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com