Protes ASN Hidup Foya-foya, Emak-emak Cuci Baju di Depan Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengkritik gaya hidup foya-foya aparatur sipil negara (ASN) dengan mencuci baju di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Kompas.com, sejumlah emak-emak itu mencuci pakaian di dalam ember bekas cat yang ditempeli kertas bertuliskan ‘mafia pajak’, ‘mafia bea cukai’, ‘mafia tanah’, hingga ‘mafia ilegal logging’ dengan gambar tikus.

Tangan mereka tampak berbusa mengucek pakaian di depan Gedung Merah Putih KPK.

“ASN bergaya hidup berfoya-foya dari meningkatkan pembangunan dan hasil pajak rakyat,” kata Sekretaris Nasional (Seknas) SPRI Dika Moehammad dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023).

Baca juga: Kasus Rafael Alun, Kemenkeu Diminta Perkuat Pengawasan Internal

Menurut Dika, masyarakat mengetahui bahwa pajak merupakan pondasi pendapatan negara. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa setiap tahun.

Masyarakat, kata dia, harus menyisihkan pendapatannya yang tidak seberapa untuk membayar pajak penghasilan.

“Ini merupakan ironi di negara kita ketika sebagian besar rakyat masih hidup kekurangan, sebagian kecil yang lain mempertontonkan kemewahan,” ujar Dika.

Dika dan koleganya menduga, gaya hidup mewah ASN itu merupakan bentuk illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.

Ia memandang, perlu ada tindakan hukum untuk membongkar kejahatan dalam pengelolaan pajak dan cukai di Indonesia.

“Kami menduga, gaya hidup mewah dan ASN tersebut sebagai bagian dari illicit enrichment,” tuturnya.

Baca juga: Kemenkeu Kantongi 134 Nama Pegawai Pajak Punya Saham Atas Nama Istri

Dika menilai, keadaan ini semakin mempertegas bahwa revolusi di sistem birokrasi ASN harus dilakukan, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan.

Pihaknya memandang, upaya sistematis dan terukur harus dilakukan untuk menyingkirkan penjahat.

“Para bandit pajak dan cukai yang menggarong uang rakyat harus ditindak secara tegas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dika meminta Kemenkeu harus dibenahi secara struktural mulai dari hulu hingga hilir.

Bersih-bersih di situ tidak cukup hanya dilakukan terhadap dua orang yang belakangan menjadi sorotan.

Pihaknya pun menuntut agar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dicopot.

“Oleh karena itu, mencopot Dirjen Pajak adalah kesungguhan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan,” tutur Dika.

Baca juga: Mantan Kepala PPATK Nilai Ada Dua Faktor yang Bikin KPK Belum Usut TPPU Rafael Alun

Diketahui, Kementerian Keuangan menjadi sorotan setelah anak eks Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio, melakukan penganiayaan.

Mario diketahui kerap memamerkan barang mewah, seperti mobil Rubicon senilai miliaran rupiah dan Harley-Davidson, di media sosial.

Kekayaan Rafael sebesar Rp 56,1 miliar pun disorot karena dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pejabat eselon III.

Setelah itu, perhatian publik meluas dan mengkritik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang bergaya hidup mewah.