Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jauh Sebelum Jokowi Keluhkan Senjata Impor, Pabrikan Dalam Negeri Sudah Sambat Sulitnya Berbisnis Alutsista

Kompas.com - 16/03/2023, 10:41 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri masih membeli seragam dan senjata dari luar negeri.

Jokowi menyayangkan hal itu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata. Bahkan, mereka sudah mampu mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata Jokowi saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Jokowi Singgung Kemenhan-Polri yang Impor Seragam-Senjata

Jokowi menilai, pembelian dari luar negeri sah-sah saja jika barang yang didatangkan merupakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih seperti pesawat tempur.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi pengadaan amunisi maupun sepatu karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut.

"Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti soal pengadaan makanan bagi para prajurit.

Ia mengaku mendapat cerita dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa penyedia makanan bagi prajurit masih sama, sejak Luhut masih menjadi tentara hingga sekrang menjabat sebagai menteri.

"Mestinya semakin banyak penyedia, akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener enggak," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sudah berulang kali menekankan agar seluruh jajaran pemerintah menggunakan produk dalam negeri guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," kata Jokowi.

Dikeluhkan jauh-jauh hari

Direktur Utama PT Komodo Armament Indonesia Dananjaya A Trihardjo memamerkan senjata serbu pabrikannya.(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) Direktur Utama PT Komodo Armament Indonesia Dananjaya A Trihardjo memamerkan senjata serbu pabrikannya.
Sebetulnya, apa yang disinggung Jokowi terkait seragam dan senjata impor sudah dikeluhkan oleh industri pertahanan swasta dalam negeri.

Mereka sambat betapa sulitnya berbisnis alutsista di Indonesia.

Direktur Utama PT Komodo Armament Indonesia Dananjaya A Trihardjo mengungkapkan, kesulitan yang dihadapi industri pertahanan swasta dalam negeri salah satunya terkait minimnya perhatian dari pemerintah.

Baca juga: Industri Pertahanan Swasta Dalam Negeri Beberkan Kesulitan Berbisnis Alutsista

Dananjaya merasa, produk industri pertahanan swasta dalam negeri kurang diayomi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com