Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK Tanggapi Saran Dewas agar Pimpinan "Outbound": Masa Kerja Mau Habis, Ketuaan

Kompas.com - 20/02/2023, 13:31 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut persoalan penerapan prinsip kolektif kolegial di antara pimpinan lembaga antirasuah tak bisa hanya diselesaikan dengan menggelar outbound.

Diketahui, Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebelumnya memberi masukan kepada pimpinan KPK untuk memperbaiki penerapan kolektif kolegial. Salah satunya dengan menggelar outbound.

Menurut Nawawi, penting memahami penerapan prinsip kolektif kolegial. Hal itu berarti setiap keputusan mesti disetujui bersama-sama.

Hal ini sebagaimana merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 jo Pasal 21 Ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Kalau kita memahami soal prinsip kerja ini, Insya Allah clear segalanya,” ujar Nawawi dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja One Man Show

Nawawi juga menilai saran Dewas agar pimpinan KPK menggelar outbound sudah terlewat. Sebab, masa kerja pimpinan KPK periode kelima sudah hampir selesai.

Menurut mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut, saran Dewas untuk melakukan outbound bagus jika dilakukan saat pimpinan KPK baru memulai masa kerjanya.

“Masa kerja pimpinan periode yang kelima ini tinggal menghitung bulan, kalau baru mau outbound sekarang, 'ketuaan’ atau keburu tua kali,” ujar Nawawi.

Diketahui, Pimpinan KPK menjadi sorotan setelah Nawawi menyinggung soal cara kerja yang cenderung one man show setelah tersangka Lukas Enembe menagih janji kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

“Harusnya ini jadi peringatan bagi kami untuk menghindari style kerja yang cenderung one man show,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Tak Bisa Paksakan Formula E Naik ke Penyidikan Tanpa Dasar Cukup

Dewas kemudian menggali keterangan dan mengumpulkan informasi dari semua pimpinan KPK.

Tindakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota dinas pimpinan KPK kepada Dewas mengenai dinamika pelaksanaan tugas-tugas di lembaga antirasuah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut salah satu saran Dewas untuk memperbaiki penerapan prinsip kolektif kolegial adalah menggelar outbound.

“Tentu menjadi masukan positif kepada pimpinan untuk bagaimana meningkatkan, ya salah satunya agar misalnya ya outbound dan lain-lain,” kata Ghufron saat ditemui awak media di KPK, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Dewas Sarankan Pimpinan KPK Gelar Outbound agar Kolektif Kolegial Membaik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com