Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Sebut Tak Bisa Paksakan Formula E Naik ke Penyidikan Tanpa Dasar Cukup

Kompas.com - 26/01/2023, 17:42 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan, kasus Formula E tidak bisa diangkat ke tahap penyidikan jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Johanis mengatakan, pimpinan KPK tidak bisa memaksakan membawa perkara ini ke tahap penyidikan jika memang belum memiliki bukti permulaan yang cukup.

“Pimpinan tidak bisa memaksakan satu perkara harus naik tanpa ada dasar dan alasan yang cukup,” kata Johanis Tanak saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023) malam.

Ia kemudiana membantah pimpinan KPK memiliki keinginan untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Baca juga: Terkait Formula E, Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan KPK Dilaporkan ke Dewas

Menurut Johanis, jika dalam penyelidikan suatu perkara tidak ditemukan bukti permulaan, maka kasus tersebut tidak naik ke tahap selanjutnya.

“Tidak ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.

Johanis mengatakan, kasus Formula hingga saat ini masih didalami penyelidik.

Oleh karenanya, ia mengaku dilarang memberikan informasi perkembangan perkara tersebut.

Menurut Johanis, selama ini tidak ada kendala dalam penyelidikan Formula E. Tim penyelidik masih terus mencari hal-hal yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut.

“Kendala, enggak ada,” katanya.

Baca juga: Soal Isu KPK Paksakan Kasus Formula E, Dewas: Kalau Berkembang Kami Tanyakan di Rakorwas

Adapun koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Johanis, merupakan proses yang biasa dilakukan.

Mantan Jaksa tersebut mengatakan bahwa BPK belum bisa melakukan investigasi selama suatu perkara masih berstatus penyelidikan.

“Enggak ada kendala, cuma BPK kan melakukan audit investigasi pada saat tahap penyidikan. Kalau tahap penyelidikan kan belum boleh,” kata Johanis Tanak.

Baca juga: Heru Budi Soal Audit Laporan Keuangan Formula E 2022: Saya Kan Bukan Auditor...

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto atau BW menyebut bahwa tiga pimpinan KPK mendatangi BPK.

Mereka kemudian melakukan ekspose kepada anggota BPK dengan tujuan agar lembaga itu melakukan audit kerugian negara.

Menurut BW, jika BPK diminta melakukan audit kerugian negara terkait suatu kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, maka KPK sengaja mengajak lembaga itu melakukan perbuatan melawan hukum.

“Karena kerugian keuangan negara baru dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan,” ujar BW Senin (16/1/2023).

Baca juga: KPK Sayangkan Pihak yang Sebar Opini Liar soal Formula E Naik ke Tahap Penyidikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com