Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Bisa Tinggalkan Nasdem-Demokrat, PKS: Kami Tak Mau Berandai-andai

Kompas.com - 05/11/2022, 16:13 WIB
Tatang Guritno,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid enggan berspekulasi terkait langkah politik PKS jika kepentingannya tak diakomodir dalam penjajakan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Ia menilai, saat ini proses penjajakan masih berlangsung lancar dan dilandasi semangat kebersamaan yang tinggi.

“Kami tidak mau berandai-andai, kita lalui saja prosesnya dengan rasional, dan objektif sesuai dengan kesepakatan,” ujar Kholid pada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Baca juga: PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Ia mengungkapkan ketiga partai politik (parpol) tidak melakukan penjajakan dengan mencari perbedaan.

Upaya pembentukan koalisi terus diperjuangkan untuk mencari kesepakatan bersama.

“Baik PKS, Nasdem, dan Demokrat sama-sama berjuang mencari titik temu, bukan titik tolak,” kata dia.

Kholid menyampaikan selain tengah membahas kriteria calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan, ketiga parpol juga sedang menegosiasikan mekanisme pengambilan keputusan.

“Kalau kriteria, dan mekanisme pengambilan keputusan disepakati, baik PKS, Nasdem dan Demokrat sama-sama berkomitmen untuk menerima hasil keputusan tersebut untuk diputuskan sesuai mekanisme internal partai,” tandas dia.

Baca juga: Ajak Relawannya Bantu Partai Nasdem, Anies: PKS-Demokrat Sedang Berproses

Proses pembentukan bangun koalisi PKS-Nasdem-Demokrat masih mengalami tarik ulur.

Ketiganya belum sepakat soal figur cawapres untuk menjadi pendamping Anies yang diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Partai Demokrat ingin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies, sementara PKS mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Di sisi lain Partai Nasdem memberi usulan agar figur cawapres tidak berasal dari parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com