Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dinilai Bisa Pindah ke Gerindra-PKB karena Kepentingan Sulit Diakomodir Nasdem-Demokrat

Kompas.com - 04/11/2022, 17:23 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh dua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

“Sejauh ini Demokrat begitu menggebu-gebu ingin menyandingkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ‘calon pengantin’ bagi Anies Baswedan,” kata Ari pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk mendampingi Anies.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, Nasdem-Demokrat-PKS Buka Komunikasi dengan Tokoh Selain AHY-Aher

Pasalnya, Partai Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS.

“AHY pun memiliki elektabilitas yang jauh lebih ‘perkasa’ ketimbang Ahmad Heryawan,” ujarnya.

Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDI-P tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB.

Ia menduga partai pimpinan Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

PDI-P dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB.

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

“Capres adalah kavling Gerindra dengan Prabowo, serta cawapres adalah jatah PKB dengan Cak Imin,” kata Ari.

“Justru, PDI-P akan punya daya tawar lemah jika masuk dalam koalisi tersebut,” ujarnya lagi.

Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada dua partai politik (parpol) Parlemen yang bakal bergabung.

Komunikasi intensif sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut.

Namun, Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung.

"Insya Allah sudah ada mulai pembicaraan. Warna-warna sudah mulai kelihatan, tapi warna-warna itu gelap lagi, kadang-kadang terang lagi, kira-kira seperti itu," kata Muzani ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Belum Ada Kata Sepakat soal Cawapres Anies, PKS: AHY, Aher atau Calon Lain Dikaji Bersama

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com