Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Relawan di Istana Bogor, Jokowi Perintahkan Musra Jalan Terus

Kompas.com - 05/11/2022, 15:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para relawan di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu (5/11/2022).

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta agar pelaksanaan agenda Musyawarah Rakyat (Musra) dilanjutkan.

"Presiden Jokowi menyampaikan dan memerintahkan agar Musra terus dilanjutkan. Terus dilaksanakan karena sangat baik untuk mendengar dan merekam apa maunya rakyat. Musra sangat baik untuk menyerap apa yang menjadi kehendak rakyat, " ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko usai pertemuan sebagaimana dilansir dari siaran persnya.

Baca juga: Rangkuman 3 Kali Pelaksanaan Musra: Prabowo dan Ganjar Selalu Masuk 5 Besar Capres Paling Diinginkan

"Kami sudah menyampaikan secara langsung hasil-hasil MUSRA di Bandung, Pekanbaru, Palembang dan juga termasuk yang sedang diselenggarakan minggu ini di Batam dan Padang, " jelas dia.

Handoko mengungkapkan, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan kehadirannya di Musra sesuai ketersediaan waktu dari jadwalnya.

Namun, Jokowi memastikan akan hadir pada puncak pelaksanaan Musra atau Musra terakhir di Jakarta pada awal 2023.

"Untuk penutupan Musra yang akan digelar di Jakarta awal tahun depan , beliau memastikan akan hadir, " ujar Handoko.

Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Relawan Jokowi Gelar Dua Musra Akhir Pekan Ini

Musra diselenggaran oleh 18 organ Relawan Jokowi yaitu PROJO, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN dan Maluku Satu Hati

Hingga saat ini kelompok relawan Jokowi sudah tiga kali menggelar Musra.

Musra 1 digelar di Bandung yang mana Jokowi menjadi capres paling diinginkan.

Lalu pada 23 Oktober 2022 para relawan sudah melaksanakan Musra 3 atau Musra Riau dengan hasil Sandiaga Uno menjadi capres sekaligus cawapres yang paling diinginkan.

Baca juga: Prabowo jadi Capres Paling Diinginkan di Musra Palembang, Projo: Pak Jokowi Senyum

Terakhir, relawan mengadakan Musra 4 di Palembang pada Sabtu (29/10/2022) kemarin dengan hasil Prabowo Subianto menjadi capres paling diinginkan.

Sedianya, relawan akan menggelar Musra 2 pada 1 Oktober lalu di Makassar tetapi pelaksanaanya diundur hingga 12 November mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com