Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Sekda Tanah Bumbu Terkait Suap Mardani Maming

Kompas.com - 21/09/2022, 15:29 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Ambo akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

Baca juga: KPK Dalami Peran Maming dalam Kendalikan Sejumlah Perusahaan Tambang di Tanah Bumbu

“Pemeriksaan dilakukan di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, KPK juga memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Eka Risnawati dan seorang mahasiswa bernama Fajar Hamzah.

Baca juga: Periksa Wiraswasta, KPK Dalami Pemberian Uang dari Pemilik Lahan Batu Bara ke Mardani Maming

Dalam keterangan sebelumnya, Ali pernah menyebut Eka merupakan bagian keuangan PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). Dua perusahaan tersebut masih terafiliasi dengan Maming.

Hingga saat ini Ali belum membeberkan materi pemeriksaan terhadap para saksi. KPK diketahui masih terus mengusut dugaan suap tersebut.

Beberapa pimpinan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Maming telah berulang kali dipanggil menghadap penyidik.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Sejumlah Dana ke Mardani Maming

Maming diduga menerima suap hingga Rp 104,3 miliar terkait IUP OP di Tanah Bumbu.

KPK menyebut politikus PDIP tersebut didekati pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Henry Soetio.

Ia menginginkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) atas lahan seluas 370 hektar.

Baca juga: KPK Dalami Sejumlah Perusahaan yang Dapat Izin di Tanah Bumbu, Diduga Milik Maming

Setelah mengalihkan izin tersebut, Maming diduga mendapatkan sejumlah fasilitas untuk mendirikan perusahaan.

Salah satunya adalah PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan. Biaya operasional awal perusahaan ini diduga bersumber dari Henry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com