Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardiono Sebut Pencopotan Tamliha dari Wakil Ketua Komisi V Bukan Karena Mengkritik Dirinya

Kompas.com - 13/09/2022, 20:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan, pencopotan Saifullah Tamliha bukan lantaran kritik yang dilontarkan terhadap dirinya.

Diketahui, Tamliha yang juga merupakan kubu Suharso Monoarfa itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PPP. Namun pada hari ini, Selasa (13/9/2022), Fraksi PPP memutuskan untuk mengganti posisi Tamliha oleh Muhammad Iqbal.

Baca juga: Tepis Isu Pergantian Ketua Bagian Grand Design untuk Berkoalisi dengan PDI-P, Waketum PPP: Itu Terlalu Prematur

"Ah enggak ada (hubungannya karena mengkritik), saya enggak alergi dengan kritik. Enggak ada. Saya seneng rekan-rekan wartawan kritik saya berarti masih cinta dengan saya, sayang dengan saya. Mau mengingatkan kalau saya salah. Kalau konsultan, saya bayar mahal," ujar Mardiono saat dihubungi wartawan Selasa (13/9/2022).

Ia menegaskan bahwa pencopotan Tamliha merupakan wewenang fraksi. Selain itu, ia mengklaim, pergantian ini juga telah mempertimbangkan kebutuhan dalam fraksi itu sendiri.

Baca juga: SK PPP Diproses Cepat, Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana

"Biasa pindah komisi, penugasan. Bahkan Pak Saifullah sudah berapa bulan di komisi itu. Ada yang cuma lima hari hanya diperbantukan, di-BKO lalu dipindah lagi, biasa itu," jelas Mardiono.

Sebelumnya, Tamliha sempat menyatakan bahwa pencopotan Suharso melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP menyimpang dan tidak sah. Sebab, proses tersebut dinilainya tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Tetap Solid di KIB

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin (5/9/2022).

Tamliha sendiri mengaku tidak mengetahui ihwal pencopotannya tersebut. Ia juga mengaku belum menerima surat pergantian itu lantaran sedang di luar negeri untuk umrah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com