Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SAPA PEMIMPIN

Anggota Komisi III Taufik Basari Sebut Kasus Ferdy Sambo Jadi Momentum Pembenahan Kultural Polri

Kompas.com - 13/09/2022, 17:35 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Taufik Basari mengungkapkan bahwa kasus Ferdy Sambo harus dijadikan sebagai momentum untuk pembenahan perbaikan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke depan.

“Kasus Ferdy Sambo jelas merupakan kasus yang sangat memukul kepercayaan publik kepada Polri. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini harus dijadikan momentum untuk pembenahan perbaikan institusi Polri ke depan,” ujarnya dalam sesi wawancara dengan Kompas.com, Kamis (25/8/2022).

Seperti diketahui, terdapat 35 oknum polisi yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka utama Ferdy Sambo.

Taufik menilai, banyaknya jumlah personel yang terlibat itu harus dijadikan acuan untuk memperbaiki kultur yang ada.

“Dalam kepolisian itu ada doktrin diskresi dan Kode Etik, setiap personel Polri harus menjalankan hal ini,” ucapnya.

Baca juga: Atas Diskresi Kepolisian, Jasa Marga Buka Contraflow di Tol Cikampek

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Sementara Kode Etik mewajibkan personel Polri menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Nah, dalam kasus ini semestinya waktu disuruh untuk membunuh, para oknum terlibat harus mengenal diskresinya sendiri dan kewajiban etisnya. Begitu pula, orang-orang yang terlibat dalam upaya rekayasa ini harusnya melakukan diskresi dan menjalankan Kode Etik dengan melaporkan kepada atasan,” jelas Taufik.

Apalagi, sebut dia, ketika diminta untuk melakukan rekayasa suatu kasus itu harusnya menolak atau jika pun akhirnya terpaksa melakukan mereka seharusnya benar-benar memahami diskresi .

Taufik mencontohkan, dari 35 personel tersebut, pasti ada satu atau dua orang bisa menjawab dengan jujur apabila memiliki diskresi yang sudah mengakar dalam sanubarinya.

Oleh karena itu, kata dia, Polri harus melakukan pembenahan untuk mengkaji pribadi setiap personelnya.

Baca juga: Kapolri Tegaskan Musuh Polri Juga Musuh Kostrad

“Apakah mereka kurang diajarkan dalam pendidikan? Apakah kurang diterapkan ketika pelaksanaan?” tanya Taufik.

Selain perbaikan sistem kultural, lanjut dia, Polri juga harus memperbaharui reformasi kultural.

Reformasi kultural yang dimaksud seperti menghapus penggunaan kekerasan yang berlebihan, praktik penyiksaan, dan rekayasa kasus tindakan yang tidak humanis.

“Sebenarnya instrumen sudah menjelaskan tidak boleh melakukan ini dan itu, akan tetapi kulturnya tidak sejalan dengan instrumen yang sudah disiapkan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat bagi Polri,” tutur Taufik.

Adapun untuk mengubah kultur, kata dia, harus dimulai melalui pesan-pesan yang jelas.

Baca juga: Mau Ubah Kultur di Polri, Kapolri Tekankan 3 Kompetensi Ini ke Anggota

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com