Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi KPU, PPP Akan Kenalkan Mardiono dan Segera Revisi Sipol

Kompas.com - 12/09/2022, 11:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan datang ke KPU hari ini, Senin (12/9/2022).

Partai berlambang kabah ini akan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) tentang struktur kepengurusan PPP dengan ketua umum baru, Muhammad Mardiono.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Suharso Bicarakan Masalah PPP dan IKN

Hal ini dilakukan karena pada saat mendaftarkan diri ke KPU pada 10 Agustus 2022, PPP masih menggunakan SK lama dengan Suharso sebagai ketua umum.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan rencana PPP ke KPU hari ini.

"Nanti siang memang rencananya DPP PPP akan ke KPU, sekaligus memperkenalkan Pak Mardiono sebagai Plt ketum PPP yang baru kami juga, sekaligus ingin secara formal menyampaikan kepada KPU tentang pergantian ketum PPP dari Pak Suharso ke Pak Mardiono," ungkap Arsul kepada wartawan, Senin.

"Setelah perkenalan Pak Mardiono, ya kami melakukan proses perbaikan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) PPP," ujarnya.

Baca juga: PPP Akan Datangi KPU, Infokan Kepengurusan Baru dari Suharso ke Mardiono

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan agenda PPP tersebut. Rencananya, Hasyim dan para komisioner bakal menyambut PPP siang ini.

"Rencana hari Senin (12/9/2022) pukul 14.00 WIB, DPP PPP mau audiensi ke KPU RI sekaligus menyerahkan salinan SK Menkumham," kata dia kepada wartawan.

Diketahui Suharso diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: Menkumham Yasonna Benarkan SK Pengurus Baru PPP Telah Disahkan

Alasannya para kader tak puas dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan mengesahkan kepengurusan baru PPP melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

Isi SK tersebut menyatakan mengakui Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com