BNPT Ajukan Pinjaman Luar Negeri, DPR Ingatkan Sumber Pendanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengusulkan pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp 2,328 triliun kepada Komisi III DPR.

Adapun hal tersebut diutarakan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) di Komisi III, Rabu (31/8/2022).

"Kami melaporkan informasi terkait dengan usulan pinjaman luar negeri yang Rp 2,328 triliun dengan persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15 persen atau Rp 349,2 miliar," kata Boy dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: BNPT Habiskan Rp 383 Miliar untuk Cegah Terorisme Sepanjang 2021

Belum selesai menyampaikan lebih lanjut, pernyataan Boy langsung disanggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

Politisi Nasdem itu bertanya kepada Boy soal usulan pinjaman luar negeri yang bernilai fantastis.

"Itu yang pinjaman luar negeri, itu berupa pinjaman terkait loan-nya dari bank dalam negeri kan?" ujarnya.

Menjawab pertanyaan Sahroni, Boy mengatakan, pinjaman tersebut bersumber dari bank luar negeri.

Menurut Sahroni, hal itu tidak diperbolehkan dalam tata kelola keuangan negara.

"Nah, itu enggak boleh, Bapak harus nasionalis, tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loan-nya dari luar negeri, Pak," tegas Sahroni.

Baca juga: BNPT Sebut Kotak Amal Bisa Jadi Sumber Pendanaan Organisasi Teroris

Dia pun mengingatkan program Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bahwa pinjaman luar negeri harus dikelola bank dalam negeri.

Untuk itu, Sahroni meminta Boy merevisi usulan tersebut agar pinjaman luar negeri seperti ini dikelola bank dalam negeri.

"Pak Ketua (Boy) ya, sampaikan bahwa itu adalah memang programnya apa, Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Kalau kita tidak nasionalis, maka loan itu datangnya dari luar negeri, yang untung luar negeri," ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Boy berjanji BNPT segera menindaklanjutinya.

Boy mengatakan, BNPT segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengubah sumber pinjaman itu yaitu dari dalam negeri.

"Lembaga keuangan yang ada pun nantinya akan kami ajak untuk bicara dengan kementerian keuangan sebagai tindak lanjut," tutur Boy.