Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT Habiskan Rp 383 Miliar untuk Cegah Terorisme Sepanjang 2021

Kompas.com - 25/08/2022, 11:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan anggaran yang terpakai untuk menyelenggarakan sejumlah program pada 2021 mencapai Rp 383.144.127.505.

"Anggaran BNPT berdasarkan program tahun 2021 mencapai Rp 385.267.038.000, dengan realisasi sebanyak Rp 383.144.127.505," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Menurut Boy, pada 2021 BNPT menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 516.942.029.000. DIPA itu mengalami 2 kali pemangkasan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2020, pemerintah memangkas DIPA BNPT menjadi Rp 440.818.091.000.

Baca juga: Menyemai Nasionalisme di Ngruki…

Kemudian karena alasan perubahan kebutuhan dan penanganan pandemi Covid-19, maka DIPA BNPT kembali dipangkas dan terakhir sebesar Rp 385.267.038.000.

Boy menyatakan, dari penggunaan pagu anggaran yang diberikan pada 2021 itu terdapat sisa sebesar RP 2.122.910.495.

Menurut Boy, dari total anggaran, BNPT mengalokasikan pagu untuk belanja pegawai sebesar Rp 35.228.053.000. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 35.090.027.651, sehingga terdapat sisa Rp 138.025.349.

"Efektivitas penyerapan 99,61 persen," ujar Boy.

Sedangkan untuk belanja barang, kata Boy, dialokasikan anggaran sebesar Rp 286.387.050.000.

Dari jumlah itu, lanjut Boy, realisasi anggaran belanja barang mencapai Rp 284.455.970.766. Hal itu membuat terdapat sisa Rp 1.931.079.234, dengan efektivitas penyerapan anggaran 99 persen.

Baca juga: BNPT Sebut Kotak Amal Bisa Jadi Sumber Pendanaan Organisasi Teroris

Boy mengatakan, alokasi pagu anggaran belanja modal BNPT pada 2021 mencapai Rp 63.651.935.000, dengan realisasi Rp 63.598.129.088.

"Terdapat sisa Rp 53.805.912 dengan efektivitas 99,92 persen," ucap Boy.

Dalam program penanggulangan terorisme bidang pencegahan, kata Boy, pagu yang disediakan sebesar Rp 95.143.507.000 dengan realisasi Rp 95.478.953.187.

Sedangkan untuk program penanggulangan terorisme bidang penindakan, pagu anggaran yang dialokasikan oleh BNPT sebesar Rp 82.529.678.000, dengan realisasi Rp 82.592.328.450.

Kemudian, kata Boy, dalam program penanggulangan terorisme bidang kerja sama internasional, BNPT mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16.690.357.000 dengan
realisasi Rp 16.682.183.236.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com