Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Sebut Ada Anggota DPR dan Polri yang Berusaha Pengaruhi Pandangannya Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Kompas.com - 25/08/2022, 17:17 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan ada anggota DPR dan personel Polri yang berusaha mempengaruhi pandangannya terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Hal itu disampaikannya usai memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan aliran uang Ferdy Sambo ke anggota DPR.

“Pokoknya ada dua orang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR, yang satu dari kepolisian,” tutur Sugeng ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: IPW Klarifikasi, Sebut Tak Ada Aliran Dana Ferdy Sambo ke Anggota DPR

Ia menjelaskan sebenarnya ada tiga pihak yang menghubunginya di awal kasus kematian Brigadir J mencuat.

Seorang lagi juga merupakan anggota DPR. Namun menurut Sugeng, orang itu hanya meminta pandangan tentang perkara tersebut.

“Yang satu anggota DPR hanya bertanya latar belakang (perkara) saja. Saya jelaskan bahwa IPW punya sikap untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dan penonaktifan (Ferdy Sambo),” ucapnya.

Namun ia tak bisa membeberkan pada publik siapa dua orang yang disebutnya mencoba mempengaruhi itu.

Baca juga: 3 Tersangka Diperiksa di Sidang KKEP Sambo, Polri Sebut Masih Ada 12 Saksi yang Akan Diperiksa

Sugeng hanya membeberkan bahwa anggota Polri tersebut tak masuk dalam 97 anggota yang tengah diperiksa terkait pelanggaran kode etik.

Di sisi lain, Sugeng menganggap, upaya mempengaruhi sudut pandang IPW atas perkara kematian Brigadir J, karena dua pihak tersebut tertipu oleh narasi yang disebarkan oleh Sambo.

“Iya mungkin dia juga dapat suara bohong kan. Dibohongi,” katanya.

Terakhir ia mengklarifikasi bahwa tak ada aliran dana yang diterima anggota DPR dari Sambo.

“Kami memang tidak ada fakta terkait aliran dana itu, hanya sebagai bentuk pernyataan yang dilontarkan kemudian telah kami klarifikasi,” pungkasnya.

Baca juga: MKD DPR RI Panggil IPW Soal Dugaan Aliran Dana Ferdy Sambo ke Anggota DPR

Disebutkan Sugeng sempat melontarkan pernyataan pada salah satu media massa soal penerimaan uang anggota DPR dari Ferdy Sambo.

Namun dalan proses klarifikasi dengan MKD ia mengakui bahwa ucapan itu salah karena dilontarkan dalam keadaan ia tidak fokus karena sedang mengendarai mobil.

Selain Sugeng, MKD pun turut meminta keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) soal dugaan adanya anggota DPR yang menerima telepon dari Sambo pasca kematian Brigadir J.

Namun Mahfud enggan membeberkan nama anggota DPR itu karena mengaku belum mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Sementara itu Ketua MKD DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan setelah menerima keterangan dua pihak itu, proses dugaan pelanggaran etik tidak akan dilanjutkan.

Baca juga: Isi Surat Ferdy Sambo, Sebut Menyesal dan Minta Maaf

Sebab tak ada tindak pidana atau aliran dana yang diterima oleh anggota DPR.

“Sudah enggak ada apa-apa. Close,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com