IPW Sebut Ada Anggota DPR dan Polri yang Berusaha Pengaruhi Pandangannya Terkait Kasus Kematian Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan ada anggota DPR dan personel Polri yang berusaha mempengaruhi pandangannya terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Hal itu disampaikannya usai memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan aliran uang Ferdy Sambo ke anggota DPR.

“Pokoknya ada dua orang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR, yang satu dari kepolisian,” tutur Sugeng ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/8/2022).

Ia menjelaskan sebenarnya ada tiga pihak yang menghubunginya di awal kasus kematian Brigadir J mencuat.

Seorang lagi juga merupakan anggota DPR. Namun menurut Sugeng, orang itu hanya meminta pandangan tentang perkara tersebut.

“Yang satu anggota DPR hanya bertanya latar belakang (perkara) saja. Saya jelaskan bahwa IPW punya sikap untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dan penonaktifan (Ferdy Sambo),” ucapnya.

Namun ia tak bisa membeberkan pada publik siapa dua orang yang disebutnya mencoba mempengaruhi itu.

Sugeng hanya membeberkan bahwa anggota Polri tersebut tak masuk dalam 97 anggota yang tengah diperiksa terkait pelanggaran kode etik.

Di sisi lain, Sugeng menganggap, upaya mempengaruhi sudut pandang IPW atas perkara kematian Brigadir J, karena dua pihak tersebut tertipu oleh narasi yang disebarkan oleh Sambo.

“Iya mungkin dia juga dapat suara bohong kan. Dibohongi,” katanya.

Terakhir ia mengklarifikasi bahwa tak ada aliran dana yang diterima anggota DPR dari Sambo.

“Kami memang tidak ada fakta terkait aliran dana itu, hanya sebagai bentuk pernyataan yang dilontarkan kemudian telah kami klarifikasi,” pungkasnya.

Disebutkan Sugeng sempat melontarkan pernyataan pada salah satu media massa soal penerimaan uang anggota DPR dari Ferdy Sambo.

Namun dalan proses klarifikasi dengan MKD ia mengakui bahwa ucapan itu salah karena dilontarkan dalam keadaan ia tidak fokus karena sedang mengendarai mobil.

Selain Sugeng, MKD pun turut meminta keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) soal dugaan adanya anggota DPR yang menerima telepon dari Sambo pasca kematian Brigadir J.

Namun Mahfud enggan membeberkan nama anggota DPR itu karena mengaku belum mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Sementara itu Ketua MKD DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan setelah menerima keterangan dua pihak itu, proses dugaan pelanggaran etik tidak akan dilanjutkan.

Sebab tak ada tindak pidana atau aliran dana yang diterima oleh anggota DPR.

“Sudah enggak ada apa-apa. Close,” tandasnya.