Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Tunggu Berkas Fakta Persidangan untuk Usut Hakim PN Jakbar yang Mengaku Terima Suap Rp 300 Juta

Kompas.com - 23/08/2022, 13:00 WIB
Syakirun Ni'am,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menunggu laporan persidangan untuk mengusut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) Dede Suryaman yang mengaku menerima suap Rp 300 juta.

Sebagaimana diketahui, pengakuan Dede Suryaman tersebut terungkap saat menjadi saksi dalam persidangan kasus suap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan.

“Kaitannya suap hakim nanti kami akan menunggu dari Direktorat Penuntutan (terkait) laporan fakta persidangan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (23/8/2022).

Baca juga: KPK Akan Usut Pengakuan Hakim PN Jakarta Barat Terima Suap Rp 300 Juta

Karyoto mengatakan, pada umumnya, ketika suatu kasus baru terkait dugaan korupsi terungkap di persidangan, Direktorat Penuntutan akan menyusun fakta persidangan.

Setelah itu, fakta persidangan tersebut akan digelar di tingkat di kedeputian. Pada tahap ini akan ditentukan langkah-langkah yang akan diambil KPK.

“Baru setelah itu kita mengambill langkah apa, apakah perlu dilakukan penyelidikan atau penyidikan,” ujar Karyoto.

Sebelumnya, KPK juga telah menyatakan akan mengusut kasus dugaan suap terhadap hakim Dede Suryaman.

Baca juga: KPK Periksa Hakim PN Jakarta Barat dalam Kasus Hakim Itong

Dede mengaku uang Rp 300 juta yang diterimanya telah dibagi-bagikan kepada hakim anggota lain.

Sebagai informasi, kasus yang membelit Panitera pengganti PN Jakbar Hamdan merupakan bagian dari kasus suap yang menjerat hakim PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat.

Hamdan diketahui menjadi kaki tangan hakim Itong. Sementara, Dede sebelum menjadi hakim PN Jakbar pernah menjadi hakim di PN Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com