Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Kompas.com - 19/08/2022, 14:13 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang mantan Kepala Desa Sebamban Baru, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Ilmi Umar guna mengusut kepemilikan lahan yang digunakan perusahaan pelabuhan PT Permata Abadi Raya (PAR).

Sebagai informasi, PT PAR masuk dalam daftar sejumlah perusahaan yang ditelisik KPK terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

Baca juga: Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik juga memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama Riza Azhari dalam mengusut kepemilikan lahan perusahaan tersebut kemarin, Kamis (18/8/2022).

“Saksi Riza Azhari didalami antara lain terkait dengan kronologis atas kepemilikan lahan yang dijadikan pelabuhan PT PAR,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (19/8/2022).

Penyidik KPK juga memeriksa bagian keuangan PT PAR dan PT Trans Surya Perkasa (TSP) bernama Eka Risnawati.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Kepada Eka, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai dugaan aliran uang atau cash flow antara PT PAR dan PT TSP.

Kemudian, KPK juga memeriksa Direktur PT PAR Tahun 2013-2020 bernama Wawan Surya.

“Tim penyidik mengonfirmasi terkait dengan kronologis pembentukan PT PAR,” ujar Ali.

Sebelumnya, Maming diduga menerima suap terkait pengalihan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Baca juga: Maming Cabut Surat Kuasa, BW dan Denny Indrayana Tak Lagi Jadi Pengacaranya

Izin tersebut meliputi lahan seluas 370 hektar.

Peristiwa itu terjadi saat Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Ia didekati oleh pengendali PT PCN Henry Soetio.

Setelah mengalihkan izin itu, Maming diduga mendapat fasilitas mendirikan sejumlah perusahaan.

Sejauh ini, KPK hanya menyebut perusahaan yang dimaksud adalah PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan. Seluruh biaya pendirian dan operasional awal perusahaan diduga berasal dari Henry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com