KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming selama 40 hari ke depan.

Sebagaimana diketahui, Maming langsung ditahan selama 20 hari setelah mendatangi dan menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 28 Juli lalu.

"Tim Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka Mardani Maming untuk 40 hari ke depan terhitung mulai 17 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Ali mengatakan, penyidik masih membutuhkan waktu untuk melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara.

Di sisi lain, kata Ali, KPK juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain dalam perkara ini.

"Untuk melengkapi alat bukti yang saat ini telah KPK miliki," kata Ali

Sebagai informasi, Maming sempat menjadi buron setelah tidak memenuhi dua panggilan penyidik pada pertengahan Juli lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan Selatan itu diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar terkait izin tambang.

Baca juga: KPK: Penetapan Tersangka Maming Bukanlah Kriminalisasi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Maming mengalihkan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) PT Bangun Karya Permata Lestari (BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN). Izin itu mencakup lahan seluas 370 hektar.

Maming diduga didekati oleh pengendali PT PCN Henry Soetio. Saat ini, Henry sudah meninggal dunia.

Setelah izin itu beralih, Maming kemudian meminta Henry mengurus izin pendirian perusahaan pelabuhan PT Angsana Terminal Utama (ATU). Biaya pembangunan dan operasional awal perushaan itu diduga berasal dari Henry.