Pengacara Kaitkan Penetapan Tersangka Maming dengan Konflik Haji Isam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Denny Indrayana menilai bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk kriminalisasi.

Menurut dia, kriminalisasi ini terjadi lantaran Maming berkonflik dengan pemilik PT Jhonlin Group yakni Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Adapun Maming mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang diterima dari KPK pada Rabu (22/6/2022).

"Tidak sedikit pengusaha Kalsel (Kalimantan Selatan) jika berkonflik dengan Andi Samsudin Arsyad (Haji Isam) ini berhadap dengan kasus kriminalisasi," kata Denny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa, (12/7/2022).

Baca juga: Kuasa Hukum Maming Pertanyakan Alasan KPK Minta Tunda Sidang Praperadilan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini berpandangan, perkara yang menjerat kliennya di KPK bukan permasalahan hukum.

Denny menilai, perkara yang menimpa Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu terkait dengan persaingan bisnis.

"Mardani dengan jelas menyebut ini sebenarnya ada kaitan dengan persoalan bisnis Haji Samsudin Arsyad atau Haji Isam di Kalsel," ucap Denny.

"Itu (kriminalisasi) yang akan kita lihat dan akan buktikan pada saat proses salah satunya dalam proses praperadilan ini," ujar dia.

Sebelumnya, Mardani Maming juga menyinggung nama Haji Isam setelah diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/6/2022) lalu.

Baca juga: Kuasa Hukum Mardani Maming Keberatan Praperadilan Lawan KPK Ditunda

Mardani mengaku dimintai keterangan terkait permasalahannya dengan salah satu raja batu bara Kalimantan yang memiliki PT Jhonlin Group itu.

"Saya hadir di sini sebagai pemeriksaan pemberi informasi penyelidikan," kata Maming saat itu.

"Intinya saya hadir di sini terkait permasalahan saya dengan haji Syamsuddin atau Haji Isam pemilik Jhonlin Group," ucap politisi PDI-P itu.

Adapun hakim tunggal PN Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan atas penetapan tersangka Maming oleh KPK.

Penundaan dilakukan lantaran KPK sebagai termohon meminta penundaan waktu sidang.

“Sidang dilanjutkan Selasa tanggal 19 Juli 2022,” ujar hakim di ruang sidang I PN Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).