Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Berkampanye, Demokrat Anggap Memalukan

Kompas.com - 12/07/2022, 16:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan telah melakukan tindakan memalukan karena berkampanye sembari membagikan "Minyakita", yang merupakan program Kementerian Perdagangan.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, sebagai seorang menteri, tidak sepatutnya Zulhas berkampanye. 

"Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih putrinya pada Pilkada mendatang, tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan," kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).

PAN sebelumnya berdalih bahwa telah membeli minyak goreng kemasan "Minyakita" untuk dibagikan kepada warga lampung saat kegiatan PANsar murah.

Baca juga: PKB soal Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye: Bikin Malu, Jangan Keterlaluan!

Namun, menurut Kamhar, langkah Zulkifli itu justru dapat dianggap sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas," ujar dia.

Ia pun meminta agar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, lebih fokus mengatasi persoalan minyak goreng, alih-alih berkampanye.

Menurut dia, persoalan minyak goreng tak hanya sebatas pada harganya yang tinggi serta pasokannya. Melainkan juga harga tandan buah sawit (TBS) yang anjlok, bahkan disebutkannya, kurang dari Rp 1.000 per kilogram.

Ia pun kemudian membandingkan harga TBS petani sawit di Indonesia dengan di Malaysia, yang menurutnya, harganya bisa mencapai empat kali lipat lebih tinggi di sana.

Kondisi seperti ini, kata Kamhar, menyengsarakan petani sawit Indonesia.

Baca juga: Zulhas Bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye Anaknya, Pakar Politik: Sarat Konflik Kepentingan

"Sebaiknya Pak Zulhas fokus memperbaiki kesalahan kebijakan Pak Jokowi yang menghentikan ekspor beberapa waktu yang lalu yang telah berimbas pada penyengsaraan petani sawit," pungkasnya.

Diketahui, Zulkifli Hasan kedapatan membagikan minyak goreng murah kepada warga saat meninjau pasar murah yang diadakan PAN di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Selain membagikan minyak goreng murah dengan merek besutan Kemendag, Minyakita, Zulhas juga meminta warga memilih putrinya, Futri Zulya Savitri.

Futri merupakan pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung 1.

Kunjungan Zulhas lantas disorot mewakili dua kepentingan, yakni sebagai Menteri Perdagangan pengganti Muhammad Lutfi dan sebagai Ketua Umum PAN dan berkampanye mendukung putrinya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rapat kerja perdananya dengan Komisi VI DPR RI, memperkenalkan Minyak Goreng Kita yang akan diluncurkan esok hari (6/7/2022).Dokumentasi Kementerian Perdagangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rapat kerja perdananya dengan Komisi VI DPR RI, memperkenalkan Minyak Goreng Kita yang akan diluncurkan esok hari (6/7/2022).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara tersebut memang mewakili partai, bukan pemerintah. Sebab acara itu adalah acara yang diinisiasi oleh PAN.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Jokowi Tegur Zulhas Terkait Bagi Migor Sambil Kampanye

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com