TKI Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah, Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Terpadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyarankan pemerintah membentuk satuan tugas terpadu untuk memantau pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri.

Hal ini ia sampaikan merespons laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang menyebutkan 149 buruh migram meninggal di tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022.

"Saya pikir perlu dibentuk satu satgas yang berkordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, persoalan pekerja-pekerja migran Indonesia yang ditahan di luar negeri bukanlah masalah mudah.

Menurut dia, perlu kerja sama dari berbagai kementerian dan lembaga untuk terlibat menangani masalah itu sehingga ia mengusulkan adanya satuan tugas terpadu.

"Bukan masalah yang mudah sehingga untuk melakukan deteksi, monitoring dan lain-lain perlu kerja sama semua pihak," kata Dasco.

Baca juga: Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Dasco pun berpandangan, Kementerian Luar Negeri tidak bisa dianggap kecolongan saat baru menindak kasus ini ketika laporannya mencuat di tengah publik.

"Kami apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang segera menindaklanjuti masalah ini agar kemudian permasalahan tenaga kerja kita di luar negeri bisa berangsur-angsur diatasi," ujar dia.

Sebelumnya, ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan.

Baca juga: Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Anggota KBMB Abu Mufakhir menyatakan, WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

"Enggak ada air bersih, makanannya jelek. bagaimana orang enggak meninggal, mereka itu bisa tidur paling banyak 2 jam sampai 3 jam sehari," kata Mufakhir, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu.