Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakernas Nasdem, Upaya Dapatkan Capres Terbaik dan Hilangkan Politik Identitas

Kompas.com - 16/06/2022, 07:05 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan selama tiga hari sejak Rabu (15/6/2022) hingga Jumat (17/6/2022).

Rangkaian acara dibuka dengan apel siaga dan penyerahan 34 mobil pemenangan pemilu 2024 untuk masing-masing dewan pimpinan wilayah.

Sejumlah elite partai politik (parpol) itu seperti Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate hadir menemani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Seputar Rakernas Nasdem di Tengah Isu Deal Paloh-Jokowi...

Pada Rabu malam, di hadapan 12.000 kader Nasdem, Paloh menyampaikan pidato politik. Ia meminta semua pihak mengoptimalkan Rakernas untuk menghadapi Pemilu 2024, salah satunya mengusulkan kandidat capres tanpa tekanan dan memulihkan keterbelahan di masyarakat sebagai imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Dapat capres terbaik

Surya mengatakan, Rakernas Partai Nasdem merupakan kesempatan baginya untuk mendengarkan berbagai usulan terkait pengusungan capres.

Ia tak ingin penentuan kandidat capres yang diusung hanya melalui hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei.

“Inilah komitmen Partai Nasdem untuk memberikan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan (presiden),” kata dia.

“Ini juga menunjukan bahwa Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya,” ucap Paloh.

Baca juga: Surya Paloh Akan Tentukan Capres dari Nasdem pada Desember 2022

Ia menyampaikan, berbagai usulan kandidat capres dari semua kader bakal dikerucutkan pada tiga nama.

Namun, ia meminta waktu untuk berkontemplasi sebelum memilih siapa sosok yang tepat untuk diusung menjadi capres.

“Kita akan memilih yang terbaik, Insya Allah, kita yang akan menentukan masa depan bangsa ini dengan niat baik kita,” kata dia.

Lepas dari politik identitas

Paloh juga memerintahkan para kadernya untuk bekerja keras menghilangkan politik idenitas yang menjadi penyebab polarisasi di masyarakat.

“(Pemilu) bukan ajang adu domba, apalagi pecah belah,” kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com