Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Bantah Ada "Deal" Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena "Reshuffle"

Kompas.com - 15/06/2022, 18:41 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah adanya pembicaraan untuk menegosiasikan jatah kursi menteri Nasdem di kabinet, antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan yang dimaksud yaitu terjadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022) kemarin.

“Itu enggak mungkin. Kita dapat jatah di kabinet itu kan enggak hanya sekarang, itu sudah terjadi ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019,” tutur Ali ditemui di kawasan parkir timur Senayan pascaapel persiapan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, Rabu (15/6/2022).

Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan terpengaruh dengan apapun keputusan Jokowi terkait kabinet.

“Karena kita tidak pernah mentransaksionalkan itu, itu yang saya katakan dari kemarin apapun nanti keputusan Presiden tentang kabinet tidak akan merubah posisi Nasdem di koalisi,” sebutnya.

Baca juga: Puan Soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

Ali menyatakan, pihaknya tak mengkhawatirkan posisi menteri dari Partai Nasdem di dalam pemerintahan. Sebab, ia meyakini bahwa kader Nasdem yang ditempatkan di kabinet memiliki kinerja yang baik.

“Kalau hari ini kita lihat ada reshuffle dan kader Partai Nasdem tetap dipercaya di kabinet karena alhamdulilah, mereka menteri berprestasi,” kata dia.

Terakhir, Ali menuturkan hingga saat ini Partai Nasdem tetap memiliki jatah tiga kursi menteri.

Sehingga berbagai pihak tak perlu mencurigai ada negosiasi politik antara Surya dengan Jokowi.

“Beda halnya jika Nasdem dapat jatah lima kursi (menteri) itu patut kita pertanyakan,” imbuh dia.

Dikutip dari Kompas.id, pertemuan Surya dengan Jokowi disebut sebagai upaya agar menteri dari Partai Nasdem tak terkena reshuffle.

Sumber Kompas itu mengungkapkan, berkat pertemuan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak jadi diganti.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

“Sementara yang diganti jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Perdagangan,” ucap sumber tersebut.

Di sisi lain, reshuffle Kabinet Indonesia Maju telah berlangsung hari ini.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diganti dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sedangkan jabatan Menteri ATR/BPN diduduki oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjono yang menggantikan Sofyan Djalil.

Sementara, tiga menteri dari Partai Nasdem yang masih menghuni Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com