Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN dan PBB Masuk Kabinet, Gerindra Harap Masalah Berat yang Dihadapi Pemerintah Bisa Selesai

Kompas.com - 16/06/2022, 05:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet yang terjadi Rabu (15/6/2022), menandakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak mengakomodir partai politik koalisi pemerintah yang belum masuk kabinet.

Pengakomodiran itu diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah saat ini.

"Mudah-mudahan akomodasi politik yang masuknya PAN (Partai Amanat Nasional) dan PBB (Partai Bulan Bintang) juga bisa ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang semakin berat dihadapi pemerintah," kata Ferry ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (15/6/2022) malam.

Baca juga: Soal “Reshuffle” Kabinet, Demokrat Minta Menteri Fokus Bantu Kerja Presiden

Gerindra melihat persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini semakin berat. 

Di antaranya, soal kemungkinan inflasi, harga pangan naik, nilai tukar dollar AS terhadap rupiah yang naik, hingga persoalan sosial masyarakat.

"Jadi sebetunya yang dibutuhkan dari reshuffle ini, harapan masyarakat adalah pemerintahan yang bisa lebih bekerja menyelesaikan masalah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Rabu, 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti dua menteri di kabinet, yakni menteri perdagangan (mendag) dan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Waketum Bantah Ada Deal Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena Reshuffle

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi, dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik mengganti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru, yaitu wakil menteri ATR/BPN, wakil menteri keteragakerjaan (wamenaker) dan wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditunjuk sebagai wamen ATR/BPN menggantikan koleganya di PSI Surya Tjandra.

Baca juga: Puan Soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker).

Kemudian, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com