Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Kabinet ala Jokowi: antara Politik Lemah-Kuat dan Agenda 2024

Kompas.com - 16/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Setelah timbul tenggelam menjadi isu hampir setahun terakhir, Kabinet Indonesia Maju akhirnya di-reshuffle juga pada Rabu (15/6/2022).

Ada dua wajah menteri baru di kabinet. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Lalu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ditetapkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Bersamaan dengan itu, presiden juga melantik tiga wakil menteri. Ketiganya datang dari kalangan partai politik.

Mereka yakni Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Politisi PDI Perjuangan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Dengan formasi baru ini, seluruh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terakomodir di kabinet.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle bergulir sejak PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah pada akhir Agustus 2021. Partai matahari putih itu akhirnya mendapat kursi menteri sepuluh bulan setelah menyatakan merapat dengan koalisi.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

Sesak elite partai

Susunan menteri dan wakil menteri terbaru memperlihatkan bahwa Kabinet Indonesia Maju disesaki oleh elite partai politik.

Dari total 50 jajaran kabinet (34 menteri dan 16 wakil menteri), 24 di antaranya merupakan kader parpol. Para kader ini mulai dari anggota biasa, sekretaris jenderal, hingga ketua umum.

Jajaran ketua umum partai misalnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (Ketum PPP).

Petinggi partai lainnya ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Penasihat Golkar), lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra).

Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (Sekretaris Jenderal Nasdem), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (Sekretaris Dewan Pembina), hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (Sekretaris Jenderal PBB).

Mereka yang "selamat"

Sebelum terealisasi, desas-desus soal reshuffle telah berembus berulang kali. Isu perombakan kabinet muncul menyusul rangkaian kemarahan Presiden Jokowi ke sejumlah menteri beberapa waktu terakhir.

Akhir Maret lalu misalnya, Jokowi murka karena menterinya banyak mengimpor barang. Saat mengungkapkan kejengkelannya, presiden berulang kali menyebut kata "bodoh" bahkan menyinggung soal reshuffle.

Baca juga: Politik Merangkul ala Jokowi di Balik Reshuffle Kabinet Hari Ini

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com