Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemelut ketersediaan dan harga minyak goreng kini juga menjadi urusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, dia diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi permasalahan itu.

Hal itu diungkapkan Luhut dalam Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Tugas baru Luhut dari Jokowi adalah supaya dia membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan dalam urusan teknis juga akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan.

Luhut juga mengemban sejumlah jabatan dalam pemerintahan Jokowi, yaitu Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daua Mineral (ESDM) Ad Interim pada 2016 menggantikan Arcandra Tahar yang tersandung masalah kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat), Menteri Perhubungan Ad Interim menggantikan Budi Karya Sumadi yang sempat terinfeksi Covid-19, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benih lobster.

Baca juga: Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Pemberian tugas untuk mengurus persoalan minyak goreng oleh Jokowi kepada Luhut seolah tak lagi mengherankan. Sebab, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Jokowi juga memberikan Luhut tugas tambahan di luar fungsinya sebagai Menko Marves.

Akan tetapi, sikap Jokowi juga menimbulkan tanda tanya besar tentang mengapa dia selalu mengandalkan Luhut buat mengurus beragam persoalan. Atau justru malah Jokowi tidak yakin dengan kemampuan sebagian menteri-menterinya tetapi tidak mencari sosok yang tepat buat mengatasi persoalan yang terjadi.

"Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalab yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian," kata pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Ari mengingatkan keputusan Jokowi yang kerap mengandalkan Luhut buat mengurusi beragam persoalan tidak baik secara manajemen birokrasi. Sebab menurut pekerjaan yang bertumpuk kepada satu orang dipastikan tidak akan maksimal dikerjakan, baik dari aspek fungsional dan aspek kelembagaan. Apalagi tugas yang diberikan kepada Luhut bukan ranah seorang Menko Maritim dan Investasi.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

"Publik akan bertanya-tanya apakah memang tidak ada lagi sosok yang kompeten selain Luhut?," ucap Ari.

Di sisi lain, Ari melihat penunjukan Luhut di berbagai posisi oleh Jokowi semakin menegaskan dia bukan menteri biasa. Sebab dia kerap diserahi bermacam urusan.

"Memang sudah berkategorikan 'Menteri Superior' alias Perdana Menteri," ujar Ari.

Menurut Ari, ketimbang memberi tugas baru kepada Luhut sebaiknya Jokowi lebih baik mengganti menteri yang tidak kapabel dengan orang yang baru. Dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang seolah tidak berdaya menghadapi persoalan distribusi dan ketersediaan minyak goreng.