Politikus PDI-P: Jangan Manfaatkan BUMN seperti Parpol untuk Pencitraan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyindir adanya oligarki pemodal yang memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selayaknya partai politik (parpol)

Masinton meminta pihak tertentu agar tak memanfaatkan BUMN seperti parpol, yakni digunakan untuk pencitraan diri.

"Jangan menanfaatkan fasilitas negara, BUMN digunakan seperti parpol untuk pencitraan diri. Itu enggak boleh ada itu," ujar Masinton dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Kementerian BUMN Beri Rumah untuk Korban Tragedi Trisakti, Erick Thohir: Payungnya Kemanusiaan Jangan Dilihat Politis

"Partai BUMN itu, dia memanfaatkan BUMN itu seperti parpol. Di mana-mana fotonya mejeng. Banyakan wajah menteri narsis ketimbang wajah presiden. Bayangin saja," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton mengharapkan agar parpol jangan memberikan tiket kepada oligarki pemodal yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden (capres/cawapres).

Menurut Masinton, siapapun capres/cawapres yang diusung dalam pemilu harus merupakan kader parpol.

Baca juga: Apakah Koalisi Indonesia Bersatu Bentukan Golkar, PAN dan PPP Memenuhi Syarat Mengusung Capres di Pilpres 2024?

"Tugas parpol hari ini harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol. Ini yang merusak negara. Dia tidak mau keringetan membangun parpol dengan andalkan duit dia bisa dikte, beli parpol," ujarnya.

"Parpol jangan jadi penjual tiket membuka loket untuk oligarki pemodal yg bisa dikte dan beli. Jangan berubaha jadi partai dagang atau koalisi dagang. Jadi di orang yang mencalonkan tadi harus masuk parpol," tegas Masinton.

Oleh karena itu, Masinton meminta para elite parpol harus menjaga marwah kepartaian, Yang mana telah ditegaskan bahwa capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol.

Baca juga: Kasus Bupati Bogor Ade Yasin, Opini WTP BPK Dinilai Ajang Pencitraan

"Kecuali terhadap figur yang berasal dari institusi yang haknya dibtasi UU, misal TNI, Polri kalau dicalonkan masyarakat, parpol boleh akomodasi itu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan, dia harus masuk parpol-lah," jelas Masinton.

Meski demikian, Masinton menegaskan bahwa saat ini parpol-parpol di Tanah Air masih steril dari oligarki pemodal.

Sehingga dia mengharapkan kondisi ini tetap bisa dijaga

"Jangan sampai ya itu tadi didikte oleh kepentingan modal, tadi yang anggap parpol bisa dibeli itu yang membuat politik kita enggak punya warna dan marwah," tegasnya.