Kementerian BUMN Beri Rumah untuk Korban Tragedi Trisakti, Erick Thohir: Payungnya Kemanusiaan Jangan Dilihat Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemberian rumah pada keluarga korban Tragedi Trisakti murni dilandasi rasa kemanusiaan.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti acara halalbihalal dengan aktivis 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

“Tentu konteksnya pemerintah selalu hadir apalagi bicara kemanusiaan. BUMN, kita, jadi bagian yang harus menghindarkan ketika ada isu kemanusiaan,” tutur Erick.

Baca juga: Gelar Halalbihalal dengan Erick Thohir, Aktivis 98 Tegaskan Kasus Pelanggaran HAM Harus Tetap Diusut

Ia menyebut, Kementerian BUMN selalu berupaya memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan.

Erick tak ingin bantuan untuk keluarga korban Tragedi Trisakti 1998 dipandang sebagai upaya politik tertentu.

“Mengapresiasi pahlawan reformasi dengan (memberikan) perumahan itu tetap payungnya kemanusiaan, jangan dilihat payungnya secara politis,” kata dia.

Baca juga: 4 Mahasiswa yang Gugur dalam Tragedi Trisakti

Terakhir, ia menegaskan bahwa perjuangan korban Tragedi Trisakti harus terus diingat oleh generasi penerus bangsa.

“Itu sebuah kemanusiaan yang harus tetap kita gerakan karena kalau itu tidak terjadi kita akan hilang sebagai bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat pada sejarah,” imbuh dia.

Diketahui keluarga korban Tragedi Trisakti yaitu Herry Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie dan Hafidin Royan mendapat bantuan rumah dari pemerintah.

Baca juga: Erick Thohir: BUMN Perlu Gandeng Pesantren untuk Tingkatkan Ekosistem Pangan

Bantuan itu diberikan melalui Kementerian BUMN dengan menunjuk PT Bank Tabungan Negara.

Keempatnya meninggal dunia 12 Mei 1998 akibat luka tembak dari aparat saat mengikuti demonstrasi yang menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Komnas HAM telah menyatakan bahwa insiden itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang harus dituntaskan pemerintah.