Kompas.com - 14/05/2022, 17:25 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu mengatakan, partai politik (parpol) diharapkan jangan memberikan tiket kepada oligarki pemodal yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden (capres/cawapres).

Menurut Masinton, siapapun capres/cawapres yang diusung dalam pemilu harus merupakan kader parpol.

"Tugas parpol hari ini harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol. Ini yang merusak negara. Dia tidak mau keringetan membangun parpol dengan andalkan duit dia bisa dikte, beli parpol," ujar Masinton dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Ganjar Pranowo, Anak Tiri yang Lagi-lagi Tak Diundang di Acara Partainya Sendiri

"Parpol jangan jadi penjual tiket membuka loket untuk oligarki pemodal yamg bisa dikte dan beli. Jangan berubaha jadi partai dagang atau koalisi dagang. Jadi di orang yang mencalonkan tadi harus masuk parpol," kata dia.

Oleh karena itu, Masinton meminta para elite parpol harus menjaga marwah kepartaian.

Yang mana telah ditegaskan bahwa capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol.

Baca juga: Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

"Kecuali terhadap figur yang berasal dari institusi yang haknya dibtasi UU, misal TNI, Polri kalau dicalonkan masyarakat, parpol boleh akomodasi itu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan, dia harus masuk parpol-lah," ucap Masinton.

Meski demikian, Masinton menegaskan saat ini parpol-parpol di Tanah Air masih steril dari oligarki pemodal.

Sehingga, dia mengharapkan kondisi ini tetap bisa dijaga

"Jangan sampai ya itu tadi didikte oleh kepentingan modal, tadi yang anggap parpol bisa dibeli itu yang membuat politik kita enggak punya warna dan marwah," kata Masinton.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di Sea Games Vietnam

4 Prajruit TNI AL Sumbang 6 Emas di Sea Games Vietnam

Nasional
Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.