Epidemiolog Usul PPKM Dihapus, Politisi PKS: Masih Perlu Diterapkan hingga Libur Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menilai bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih perlu diterapkan di masyarakat hingga libur Lebaran 2022.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi usulan dari epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono agar pemerintah menghapus kebijakan PPKM.

"Saya melihat PPKM masih perlu diterapkan hingga libur Lebaran Idulfitri tahun 2022 ini, dengan indikator yang mempertimbangkan landainya kurva pandemi dan capaian vaksin," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Epidemiolog Nilai PPKM Tak Lagi Diperlukan, Ini Kata Kemenkes

Politisi PKS ini mengatakan, efektif atau tidaknya PPKM baru bisa dilihat usai libur Lebaran. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan kasus atau tidak setelah penerapan PPKM.

Menurutnya, apabila tidak terjadi peningkatan kasus seperti Lebaran tahun lalu, ada baiknya PPKM memang perlu ditinjau ulang.

"Kebijakan PPKM masih diperlukan atau tidak, memang harus diputuskan dengan kajian mendalam," ucapnya.

Ia mengungkapkan sejumlah faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kajian terhadap kebijakan PPKM.

Baca juga: Epidemiolog Usul Pemerintah Akhiri Kebijakan PPKM

Faktor-faktor tersebut antara lain, kekebalan kelompok, positivity rate, dan kepatuhan protokol kesehatan.

"Bagaimanapun, pandemi ini berbasis wabah penyakit menular sehingga jika dihapus tanpa adanya kajian dan pandangan saintifik dari para ahli, saya kira kita akan bertaruh pada risiko yang lebih besar," imbuh Netty.

Sebelumnya diberitakan, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan PPKM.

PPKM selama ini diterapkan di seluruh Indonesia sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.

"PPKM tidak lagi menjadi efektif untuk mengendalikan pandemi," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Berikut Perubahan Syarat Mudik 2022

Pandu mengatakan, indikator penerapan PPKM di antaranya adalah kenaikan kasus Covid-19, angka kematian Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit dan cakupan vaksinasi.

Saat ini, kata dia, kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan, cakupan vaksinasi cukup tinggi bahkan pemerintah memberikan pelonggaran di seluruh kegiatan masyarakat.

"Dan dari hasil sero survei ternyata kadar antibodi masyarakat cukup tinggi. Ini melegakan, kita meniadakan larangan mudik, jadi tidak ada pengetatan sebenarnya, kalau diketatkan lucu juga sehari-hari seperti tidak ada PPKM, jadi tidak berwibawa lagi, tidak efektif lah," ujarnya.