Pemerintah Diminta Terbuka Soal Kontrak Rafale dan Tutup Celah Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan Anton Aliabbas meminta pemerintah terbuka terkait kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale dari Prancis dan rencana 36 pesawat F-15ID dari Amerika Serikat. Hal itu dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Sebab menurut dia, sektor pertahanan Indonesia masih rawan korupsi berdasarkan Survei Transparansi Internasional 2021.

"Akuntabilitas dan transparansi. Survei Transparansi Internasional 2021 masih mengindikasikan sektor pertahanan Indonesia rawan korupsi dan minim perbaikan," kata Anton dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (14/2/2022).

"Oleh karena itu, mengingat dana yang akan dikeluarkan sangat besar, penting kiranya Kementerian Pertahanan membuka akses untuk mengetahui kontrak pembelian yang kelak ditandatangani," sambung Anton yang merupakan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE).

Baca juga: Selain Borong 42 Jet Rafale, Prabowo Sebut RI Bakal Beli 2 Kapal Selam Scorpene

Anton mengatakan, kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan kawasan Indo-Pasifik mempunyai nilai strategis dalam dinamika geopolitik di masa mendatang.

Alhasil, negara blok Barat yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ingin terlibat dalam pusaran dinamika geopolitik kawasan.

Apalagi suhu politik di kawasan Indo-Pasifik memang menghangat salah satunya akibat sengketa wilayah Laut China Selatan antara China dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei Darussalam.

Indonesia pun mempunyai wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan, yaitu Laut Natuna Utara. Di kawasan itu juga sempat terjadi ketegangan karena kerap kali aparat keamanan seperti TNI AL memergoki aktivitas kapal nelayan China.

Baca juga: Jet Rafale dan Modernisasi Alutsista untuk Perkuat Kuda-kuda RI

Sejumlah nelayan di Natuna mengeluhkan aktivitas kapal nelayan China yang kerap menangkap ikan dengan pengawalan kapal Korps Penjaga Pantai China. Alhasil, nelayan lokal memilih mundur ketimbang terlibat konflik dengan penjaga pantai China yang dilengkapi dengan persenjataan hingga alat pengacak sinyal radio dan satelit.

"Dengan demikian, rencana pengadaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika lingkungan strategis kawasan. Dan Indonesia dinilai sebagai salah satu mitra strategis negara tersebut untuk dapat berkiprah di kawasan," ucap Anton.

"Sekalipun perang terbuka dalam skala besar di kawasan belum berpeluang besar, ketegangan dalam skala terbatas dapat terjadi sekalipun di masa pandemi. Untuk itu, peremajaan alutsista tetap harus dilakukan," sambung Anton.