Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pemerintah yang ia nilai tak memiliki rencana matang terkait proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Faisal menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun kemudian, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Bahkan, anggaran pemindahan IKN pada 2022 akan menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

"Jadi, bukan hanya meleset. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur," ujar Faisal, dikutip Kompas TV, Sabtu (22/1/2022).

Menurut Faisal, tak ada jalan selain menunda proyek pembangunan. Apalagi, pemindahan ibu kota ini dinilai tanpa partisipasi publik yang memadai.

"Harusnya kan oke kita tunda, kita persiapkan dengan baik dulu, kita bikin rencana induk yang bermartabat," ujar Faisal.

"Ingat lho, logikanya ini harus referendum, ditanya ke rakyat, rakyat mau pindah ibu kota atau tidak?" lanjutnya.

Peluang jadi skandal

Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia ini mengingatkan, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo berjanji tak akan membebani APBN dengan proyek pembangunan.

Semestinya, preseden buruk itu tak boleh terjadi lagi, apalagi untuk proyek sebesar IKN.

"Jadi pemimpin itu dipercaya karena ucapannya. (Proyek) kereta cepat juga seperti itu. Tol Sumatera juga begitu," kata Faisal.

Baca juga: Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Selain itu, pemerintah juga mengenalkan konsep otorita untuk IKN, konsep yang tidak dikenal dalam UUD 1945.

"Lah mau bangun ibu kota tahun ini juga dananya enggak jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan, bukan simsalabim. Ini mengurus negara," ungkap Faisal.

Faisal mengatakan, semua hal itu kian menegaskan bahwa proyek IKN bermasalah dan tidak berdasarkan tata kelola yang baik.