Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Kompas.com - 29/07/2021, 10:42 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggalang solidaritas kemanusiaan guna mengatasi Covid-19 di Tanah Air.

Hal ini disampaikannya saat berdialog secara virtual dengan Mahfud, Rabu (28/7/2021).

"Pak Menko kami berharap kita dapat menggalang gerakan solidaritas kebangsaan dan solidaritas kemanusiaan. Mungkin bisa disounding secara simbolis dengan pemuka-pemuka agama," ujar Sekretarus umum PGI Jacky Manuputty dalam keterangan tertulis Kemenko Polhukam, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Jacky mengatakan bahwa PGI selama ini telah ikut andil membantu pemerintah menggalang tenaga dan kekuatan dalam menangani Covid-19.

"Beberapa gereja di Jakarta dan Sulawesi Selatan sudah dipakai sebagai tempat isolasi mandiri, dengan tenaga kesehatan yang digalang dari sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan satgas," terang Jacky.

Sementara itu, Mahfud mengapresiasi atas upaya PGI menyampaikan apresiasi atas upaya memperkuat kerjasama ke depan, termasuk usulan rencana gerakan solidaritas kemanusiaan.

"Saatnya kita bertindak bersama dengan tindakan nyata yang membangun solidaritas. Kami punya deputi 6 yang bisa mengurusi hal seperti ini nanti. Ini bisa direncanakan denngan cepat dan baik," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

Mahfud mengaku telah mencatat beberapa masukan dan kritik PGI kepada pemerintah.

Selanjutnya, masukan tersebut akan menjadi pertimabangan dalam menyusun langkah-langkah strategis.

"Terima kasih Bapak, Ibu pendeta dari PGI sudah mengimbau gereja-gereja untuk ikut serta dalam proses penanganan Covid-19, termasuk vaksinasi kemudian penyediaan tempat dan pelayanan terhadap umat," tambah Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com