Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ajak Ormas Keagamaan Kerja Sama Tekan Kasus Covid-19

Kompas.com - 27/07/2021, 10:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak kerja sama organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk menakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Mahfud saat berdialog dengan pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Senin (26/7/2021).

Mahfud mengatakan, dialog ini untuk mengetahui bagaimana kesan KWI terhadap langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

"Kalau bisa kita ingin mencari peluang kerja sama untuk menangani Covid-19 ini agar lebih baik, kita temukan titik-titik tertentu untuk bekerja sama," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Sementara itu, Ketua KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengapresiasi usaha pemerintah dengan melibatkan TNI, Polri dan elemen masyarakat lain yang secara mati-matian membantu dan melindungi masyarakat agar bisa terselamatkan dari ancaman Covid-19.

Di hari yang sama, Mahfud juga menggelar dialog dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU.

Mahfud mengajak pemuka agama memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Covid-19 ada dan masih panjang.

Sehingga kerja sama pemerintah dengan ormas keagamaan menjadi penting. Hal ini disambut baik Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

Menurutnya sekarang saatnya bergandengan tangan, baik partai pendukung, oposisi, maupun masyarakat.

Baca juga: Sebuah Warkop di Pontianak Dirazia Petugas, 34 Pengunjung Positif Covid-19

"Jangan sampai malah ini dibikin kesempatan untuk tujuan target politik. Tidak etis, tidak berakhlak, tidak bermoral orang yang melakukan agenda politik di saat gawat seperti ini," katanya.

Said menekankan bahwa sekarang saatnya satu barisan menolong masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Dalam Islam dikatakan ada hifdzun nafs, ada hifdzun maal. Yaitu bagaimana menyelamatkan jiwa dulu, baru ekonomi. Yang paling penting jiwa dulu, nyawa dulu, kesehatan dulu. Dengan sekuat tenaga," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com