Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Kompas.com - 16/06/2021, 20:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, lebih dari 28.000 perusahaan sudah mendaftar program Vaksinasi Gotong Royong melalui Kadin.

"Sampai hari ini yang sudah daftar di Kadin itu sudah lebih dari 28.000 perusahaan dengan hampir 10,5 juta peserta," kata Shinta dalam diskusi secara virtual bertajuk Siap Jaga Indonesia dengan Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan, jika Dipungut Biaya Segera Lapor

Shinta mengatakan, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang ingin mengikuti Vaksinasi Gotong Royong, meski Kadin telah menutup pendaftaran pada akhir Mei lalu.

Oleh karenanya, kata Shinta, pihaknya berdiskusi dengan PT Bio Farma untuk membuka pendaftaran bagi perusahaan dengan status waiting list.

"Jadi memang akan dibuka waiting list, tetapi sementara masih dalam evaluasi," ujarnya.

Selain itu, Shinta mengungkapkan, pada vaksinasi tahap pertama yang lalu, pihaknya mendapatkan 330.000 dosis vaksin dari total 500.000 dosis vaksin Sinopharm lantaran harus berbagi dengan perusahaan BUMN.

"Kemudian alokasi kedua juga demikian kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh swasta," ucapnya.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin Covid-19 untuk Vaksin Program Tak Bisa untuk Vaksinasi Gotong Royong

Shinta juga menekankan, vaksinasi tersebut tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan.

Ia mengatakan, bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tak mampu mengikuti Vaksinasi Gotong Royong, dapat mengikuti program vaksinasi pemerintah.

"Bahwa ini terbuka untuk semua jenis perusahaan tetapi ini tidak mandatory, perusahaan yang saat ini sangat terdampak imbas Covid-19 tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengikuti yang gotong royong silahkan saja mengikuti vaksinasi yang gratis," tuturnya.

Lebih lanjut, Shinta meminta seluruh perusahaan yang sudah mengikuti Vaksinasi Gotong Royong untuk bersabar menunggu giliran.

"Semua harus bersabar dan kita harus menyadari suplai tidak mudah ya, pemerintah terus berusaha mencari suplai sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, itu pun tidak mudah," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com