Wakil Ketua KPK Klaim Penyusunan Peraturan soal TWK Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut proses penyusunan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 telah dilakukan secara transparan.

Perkom tersebut menjadi dasar pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

Hal ini ia sampaikan dalam merespons soal dugaan malaadministrasi pimpinan KPK yang dilaporkan kepada Ombudsman.

"Semua proses mulai dari pembuatan kebijakan sampai pelaksanaan itu kami lakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, apa indikatornya? pada saat pembuatan Perkom transparan," ujar Ghufron, dalam konferensi pers bersama Ombudsman, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Dugaan Firli yang Usulkan Adanya Tes Wawasan Kebangsaan

Menurut Ghufron, seluruh pegawai KPK mengetahui draf Perkom ketika proses penyusunan. Draf tersebut diunggah melalui mailing list KPK.

Selain itu, KPK juga melibatkan pakar dan perwakilan lembaga negara lain dalam menyusun Perkom.

Sejumlah pakar yang diundang antara lain, mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dan akademisi FH UGM Oce Madril.

"Transparansinya, selalu kami upload di mailing list KPK sehingga semua pihak di KPK mengetahui draf Perkom tersebut," kata Ghufron.

KPK juga mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) karena memiliki pengalaman dalam alih status sekretaris desa menjadi ASN sesuai Undang-Undang Desa.

"Itu yang menunjukkan bahwa kami transparan, kami partisipasif dalam penyusunan baik peraturan maupun pelaksanaan," ucapnya.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Pimpinan KPK dalam Proses Tes Wawasan Kebangsaan

Kemudian, Ghufron juga menegaskan bahwa pimpinan KPK memiliki kedudukan hukum dalam menyusun Perkom mengenai pelaksanaan TWK.

Ia mengacu pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal tersebut mengatur, tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu landasan kewenangan KPK untuk mengatur, untuk melaksanakan, dan kemudian mulai dari kebijakan regulasi dan melaksanakan alih status pegawai KPK ke ASN," kata Ghufron.

Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK menengarai ada upaya penyisipan pasal mengenai TWK.